Islandia Akhiri Tahun 2016 Tanpa Pemerintahan Resmi

Reykjavik - Islandia menutup pergantian tahun dengan kekosongan di kursi pemerintahan. Kekosongan ini terjadi karena Islandia dihantam skandal Panama Papers.

"Dalam beberapa tahun belakangan kami mengira kami telah melihat hal gila, tetapi kami salah selama ini, Islandia lebih gila," ujar salah seorang asisten parlemen dari pihak oposisi di Islandia sebagaimana dikutip AFP, Sabtu (31/12/2016).

Mantan Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson telah mengundurkan diri sehari sebelum dibukanya kepemilikan pajak miliknya. Kejadian ini mendorong terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh pengunjuk rasa.

"Pemilihan langsung! Pemilu segera!" teriak para demonstran di depan gedung parlemen Islandia.

Pihak pemerintah mengatakan membutuhkan waktu selama enam bulan untuk melaksanakan pemilihan sela. Upaya pembentukan koalisi dengan partai progresif milik Gunnlaugsson juga mendapatkan penolakan, di mana partai ini mendapatkan 63 kursi dalam pemilihan sebelumnya.

Seorang jurnalis setempat Johannes Kristjansson, adalah seorang warga Islandia yang satu-satunya memiliki akses ke Panama Papers mengaku bingung ketika melihat banyaknya politisi Islandia yang tercantum dalam dokumen itu. Bahkan dua bulan setelah pemilu di Islandia, para politisi itu terpilih kembali.

Salah satunya adalah Menteri Keuangan Islandia Bjarni Benediktsson yang mendirikan sebuah perusahaan lepas pantai di Seychelles yang memegang partai Konservatif telah memenangkan kursi terbanyak sebanyak 21 kursi. Tidak hanya itu, Gunnlaugsson masih menjadi seorang anggota parlemen.

Harian Fretabladid yang terbit di Islandia menyebut negosiasi politik masih menemui jalan buntu. "Beberapa pembicaraan formal dan informal telah terjadi tanpa mengarah ke sesuatu," tulis Frettabladid.

Pengunduran Sigmundur David Gunnlaugsson menyusul bocornya dokumen Panama (Panama Papers) yang menyebut sang PM dan istrinya menggunakan perusahaan offshore untuk menyembunyikan investasi jutaan dolar AS.

Bocoran dokumen yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama itu, menunjukkan PM Gunnlaugsson dan istrinya, Anna Sigurlaug Palsdottir, pernah membeli sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands tahun 2007 lalu. Gunnlaugsson kemudian menjual 50 persen saham perusahaan tersebut kepada istrinya dengan harga simbolis satu dollar AS pada akhir tahun 2009. (tfq/fdn)