Dubes Dibunuh, Rusia dan Turki Sepakat Tingkatkan Upaya Perangi Terorisme

Ankara, - Pemerintah Rusia dan Turki sepakat mengenai perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk memerangi terorisme dengan efektif.

Kesepakatan itu dinyatakan dalam statemen bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Turki Mevlut Cavusgolu yang dikeluarkan menyusul percakapan via telepon antara keduanya pada Senin (19/12) malam waktu setempat.

Kesepakatan ini seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (20/12/2016) disampaikan menyusul pembunuhan Dubes Rusia untuk Turki Andrei Karlov pada Senin 19 Desember 2016 waktu setempat.

Kedua Menlu juga menekankan kemungkinan provokasi yang dimaksudkan untuk merusak hubungan bilateral, serta kerja sama kedua negara dalam memerangi para militan di Suriah dan Irak.

Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu telah mengidentifikasi pelaku penembakan Dubes Karlov sebagai Mevlut Mert Altintas, yang telah bekerja sebagai polisi antihuru-hara selama 2,5 tahun. Pria berumur 22 tahun itu tewas dalam baku tembak dengan polisi usai penembakan.

Dubes Karlov ditembak mati ketika tengah memberikan sambutan dalam pembukaan pameran foto bertajuk "Rusia dari Pandangan Orang-Orang Turki" di Gedung Cagdas Senat Merkezi, Ankara. Pejabat keamanan Turki telah menyatakan, penyelidikan kasus pembunuhan Dubes Rusia kini fokus pada keterkaitan pelaku dengan FETO.

Otoritas Turki menyebut FETO sebagai organisasi teroris yang dikendalikan ulama ternama Fethullah Gulen yang kini bermukim di Amerika Serikat. Bagi para pendukungnya, Gulen dianggap sebagai sosok inspiratif yang mempromosikan Islam toleran, namun pemerintah Turki memandang Gulen sebagai musuh negara.

Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan bahwa gerakan Gulen menjalankan "sebuah negara paralel" dalam birokrasi sipil dan militer dan memiliki agenda tersendiri untuk menggulingkan pemerintahan. Gulen yang hidup di pengasingan di Pennsylvania, AS sejak 1999 membantah hal tersebut.

Gulen juga dituduh telah mendalangi upaya kudeta di Turki pada 15 Juli lalu. Sejak kudeta yang gagal itu, pemerintah Turki telah meminta AS untuk mengekstradisi ulama tersebut. Namun pemerintahan Barack Obama tidak mengabulkan permintaan tersebut.

Saksikan video dari 20detik di sini:
(ita/ita)