Suu Kyi: Myanmar Selidiki Kekerasan pada Rohingya, Tak Ada yang Disembunyikan

Tokyo - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyatakan penyelidikan tengah dilakukan terhadap situasi di Rakhine yang dihuni minoritas Rohingya. Suu Kyi menegaskan Myanmar tidak berusaha menyembunyikan apapun di Rakhine.

Aktivis HAM setempat menyebut, konflik di Rakhine telah memicu pelanggaran HAM oleh militer terhadap warga sipil minoritas. Dalam konferensi pers saat berkunjung ke Tokyo, Jepang, Suu Kyi menegaskan pemerintah Myanmar berusaha mencari akar persoalan di Rakhine.

Suu Kyi menyatakan, pemerintah Myanmar tidak akan menuduh siapapun hingga ada bukti kuat dan setiap tindakan tegas untuk situasi di Rakhine nantinya akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami sangat berhati-hati untuk tidak menyalahkan siapapun hingga kami mendapatkan bukti lengkap, juga mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk apa," terang Suu Kyi yang menjabat sebagai Konselor Negara dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (4/11/2016).

Suu Kyi menekankan, tidak hanya warga muslim Rohingya yang tewas dalam konflik di Rakhine, karena personel kepolisian juga menjadi korban. "(Pemerintah Myanmar) Tidak berusaha menyembunyikan apapun," tegasnya.

Berbagai kritikan dari luar negeri menghujani Suu Kyi soal cara pemerintahannya menangani krisis di Rakhine. Tentara-tentara Myanmar dituding memperkosa dan membunuh warga sipil di wilayah itu. Para pekerja HAM tidak diperbolehkan mengakses Rakhine hingga pemerintah memberi izin.

"Kami berusaha untuk menyelesaikan akar persoalan. Kami akan menjalani proses yang berlaku dan seluruh insiden yang terjadi ... akan diperiksa dan akan ditangani sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku," cetus Suu Kyi.

"Kami akan menemukan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian tindakan akan diambil selanjutnya," tandasnya.

Kunjungan Suu Kyi selama 5 hari ke Jepang bertujuan untuk menarik investasi dan bantuan untuk Myanmar. Jabatan Konselor Negara sendiri diciptakan Presiden Htin Kyaw untuk Suu Kyi yang dilarang menjabat presiden sesuai konstitusi Myanmar, meskipun partai yang dipimpinnya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang pemilu.

(nvc/ita)