Pidato Pertama di Sidang PBB, Suu Kyi Bela Perlakuan Myanmar pada Rohingya

New York - Aung San Suu Kyi menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), sebagai Konselor Negara Myanmar. Dalam pidatonya, Suu Kyi membela upaya pemerintah Myanmar dalam menangani dan memperlakukan warga minoritas muslim Rohingya.

Suu Kyi yang mantan tahanan politik dan juga peraih Nobel Perdamaian ini, banyak dikritik karena tidak berbuat banyak untuk membantu penderitaan warga Rohingya di Rakhine. Pemerintah Myanmar sendiri dianggap mengabaikan warga Rohingya yang hingga kini tidak diakui sebagai warga negara.

REUTERS/Carlo Allegri

Seperti dilansir Reuters, Kamis (22/9/2016), Suu Kyi dalam pidatonya menyatakan pemerintah Myanmar tidak takut pada kritikan dunia internasional. Jabatan Konselor Negara diciptakan oleh Presiden Htin Kyaw untuk Suu Kyi yang dilarang menjabat presiden oleh konstitusi Myanmar, meskipun partai yang dipimpinnya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang pemilu.

"Meminta pemahaman dan kontribusi yang membangun dari komunitas internasional. Kami berkomitmen mencapai solusi berkelanjutan yang akan membawa pada perdamaian, stabilitas dan pembangunan bagi seluruh masyarakat di negara kami," sebut Suu Kyi dalam pidatonya.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Berkunjung ke AS, Obama Janji Cabut Sanksi Myanmar

"Pemerintah kami mengambil pendekatan holistik yang akan membawa kemajuan, baik pada program jangka pendek maupun jangka panjang, yang ditujukan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan," tegas Suu Kyi, yang juga menjabat Menteri Luar Negeri Myanmar ini.

Pendekatan holistik sendiri berarti pendekatan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek.

Suu Kyi lalu menyinggung soal pembentukan Komisi Penasihat untuk Wilayah Rakhine, yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Komisi itu memiliki mandat mengurusi hak-hak dasar dan juga isu-isu keamanan. Menurut Suu Kyi, ada banyak perlawanan dari berbagai pihak di Myanmar terhadap pembentukan komisi itu. Namun, tegasnya, pemerintah Myanmar akan tetap menjaga dan melindungi komisi itu demi mencapai perdamaian di Rakhine.

REUTERS/Mike Segar

Sedangkan dalam sebuah acara Asia Society di New York, Suu Kyi kembali menegaskan komitmen Myanmar terhadap Rakhine, yang banyak dihuni warga Rohingya. Suu Kyi meyakinkan bahwa pemerintah Myanmar berusaha membawa kemajuan dan juga perdamaian untuk Rakhine.

"Warga Rakhine itu warga miskin, warga muslim, mereka miskin dan kami ingin semua orang di sana aman dan tenteram. Apa yang sedang kami lakukan adalah mencari cara meredakan ketegangan dan mengakhiri perselisihan masyarakat," tandas Suu Kyi.

Baca juga: Kunjungi Gedung Putih, Aung San Suu Kyi Dinilai Berubah Jadi Politisi

Sekitar 125 ribu warga Rohingya masih menghuni kamp pengungsian sementara, setelah gelombang aksi kekerasan melibatkan warga Buddha dan muslim tahun 2012 lalu. Lebih dari 100 orang tewas dalam konflik itu. Warga Rohingya sendiri selalu menjadi sasaran penganiayaan dan dipandang sebagai imigran ilegal asal Bangladesh oleh warga Myanmar yang sebagian besar penganut Buddha.

(nvc/nwk)