.webp)
"Dekrit ini tidak meningkatkan keamanan tapi malah memancing intoleransi keagamaan dan stigmatisasi muslim di Prancis, khususnya wanita," sebut juru bicara kantor HAM PBB, Rupert Colville, kepada wartawan seperti dilansir AFP, Selasa (30/8/2016).
"Aturan berpakaian seperti dekrit anti-burkini berdampak pada wanita dan anak-anak perempuan, merendahkan otonomi mereka dengan menyangkal kemampuan mereka untuk mengambil keputusan mandiri soal bagaimana berpakaian dan jelas bentuk diskriminasi terhadap mereka," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tindakan memberlakukan dekrit anti-burkini yang telah diberlakukan di beberapa resort Prancis, telah mempermalukan dan merendahkan," tegas Colville.
Sekitar 30 kota pantai di Prancis melarang wanita mengenakan pakaian renang yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan dan kaki, atau dikenal dengan burkini. Larangan itu diberlakukan karena burkini dianggap bertentangan dengan undang-undang sekulerisme Prancis dan menjadi simbol Islam radikal.
Pekan lalu, pengadilan tinggi Prancis menggugurkan larangan burkini di salah satu kota. Diperkirakan putusan itu akan menjadi preseden hukum bagi sejumlah kota lainnya.
Baca juga: Wali Kota London Sadiq Khan Kritik Larangan Burkini di Prancis
Larangan burkini mulai diberlakukan di tengah maraknya serangan teror di Prancis dalam 18 bulan terakhir. Maraknya serangan teror memicu pertanyaan soal kegagalan keamanan dan semakin memicu Islamofobia.
Dituturkan Colville, kantor HAM PBB menyambut baik putusan pengadilan tinggi Prancis untuk kota Villeneuve-Loubet. Colville mendorong otoritas kota pantai lainnya yang memberlakukan larangan burkini, untuk segera mencabutnya. Colville menekankan, larangan burkini tidak akan membuat orang-orang merasa lebih aman.
"Jelas, orang-orang yang mengenakan burkini, maupun bentuk pakaian lainnya, tidak bisa disalahkan atas kekerasan atau reaksi keji pihak lain. Dengan memancing polarisasi dalam masyarakat, larangan pakaian ini hanya akan meningkatkan ketegangan," tandasnya.
(nvc/ita)
