Pemerintah Prancis Tutup 20 Masjid Sejak Desember 2015

Paris - Otoritas Prancis menutup sekitar 20 masjid dan musala di negeri Eropa itu sejak Desember tahun lalu. Masjid yang ditutup dianggap menyebarkan ajaran Islam radikal.

"Tidak ada tempat ... di Prancis bagi mereka yang menyerukan dan menghasut kebencian di musala dan masjid, dan mereka yang tidak menghormati prinsip-prinsip republik ini, terutama kesetaraan antara pria dan wanita," ujar Menteri Dalam Negeri Prancis, Bernard Cazeneuve, seperti dilansir AFP, Selasa (2/8/2016).

"Itulah mengapa saya mengambil keputusan, beberapa bulan lalu, untuk menutup sejumlah masjid selama masa darurat, langkah hukum maupun langkah administrasi. Sekitar 20 masjid telah ditutup dan akan ada yang lainnya lagi," imbuhnya.

Baca juga: Berteriak 'Bom' di Dalam Bus, Pria Linglung Ditangkap Polisi Belanda

Pernyataan ini disampaikan Cazaneuve setelah bertemu dengan para pemimpin Dewan Muslim Daerah di Prancis. Tercatat ada sekitar 2.500 masjid dan musala di wilayah Prancis, dengan sekitar 120 di antaranya dianggap menyebarkan ajaran Salafi radikal.

Dituturkan Cazeneuve, sejak tahun 2012, sekitar 80 orang diusir keluar dari Prancis dan puluhan lainnya masih dalam proses untuk dikeluarkan dari Prancis. Namun Cazeneuve tidak menjelaskan lebih lanjut soal pengusiran itu dan alasannya.

Pertemuan dengan Dewan Muslim Daerah itu digelar di tengah tingginya kewaspadaan Prancis terhadap ancaman teror di wilayahnya. Terutama setelah beberapa serangan teror melanda Prancis, termasuk teror truk pembunuh massal di Nice yang menewaskan 84 orang dan pembunuhan pastur di Gereja Katolik di Normandy.

Baca juga: Kepala Kepolisian London: Serangan Teror di Inggris Tinggal Menunggu Waktu

Maraknya serangan teror memicu pertanyaan serius soal kegagalan keamanan. Namun pertanyaan lain juga muncul soal pendanaan asing untuk banyak masjid di Prancis. Pekan lalu, Perdana Menteri Manuel Valls menyatakan akan mempertimbangkan larangan sementara untuk pendanaan asing bagi masjid dan mendorong pengembangan 'model baru' hubungan pemerintah dengan Islam.

(nvc/ita)