Jadi Menteri Brexit, Ini Strategi David Davis Untuk Inggris

London - Dengan jabatan barunya sebagai Menteri Brexit, David Davis memiliki tugas besar menanti. Davis harus menyusun strategi yang mampu menguntungkan Inggris dalam berbagai sektor, usai keluar dari Uni Eropa.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (14/7/2016), Davis harus mampu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul termasuk: Bagaimana Inggris akan mempertahankan akses pada pasar tunggal Uni Eropa, sembari membatasi pergerakan bebas para pekerja di dalam zona Uni Eropa?

Baca juga: David Davis, Politikus Keras Kepala Bekas Tentara Elite Jadi Menteri Brexit

Menteri Urusan Keluar Uni Eropa atau Menteri Brexit baru dibentuk di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Theresa May yang resmi menjabat sejak Rabu (13/7) malam. Davis (67) mengungkapkan gagasannya soal strategi ekonomi Brexit pada Senin (11/7), atau sebelum dirinya resmi ditunjuk.

"Kesepakatan perdagangan. Pemangkasan pajak. Dan berpikir matang sebelum mengaktifkan pasal 50," sebutnya singkat soal mekanisme keluar Uni Eropa. Pasal 50 Perjanjian Lisbon mengatur prosedur keluarnya negara anggota Uni Eropa, yang sedikitnya memakan waktu 2 tahun.

"Hasil yang ideal, (dan dalam pandangan saya yang paling mungkin terjadi, setelah terjadi banyak cekcok) adalah berlanjutnya akses bebas tarif (dalam pasar tunggal Eropa)," tulis Davis dalam situs akar rumput Partai Konservatif yang dirilis pada Senin (11/7).

Baca juga: Theresa May Didesak Segera Mulai Proses Keluarnya Inggris dari Uni Eropa

Davis yang berada di kubu 'Leave' saat referendum Brexit 23 Juli lalu, meyakini bahwa risiko kehilangan mitra ekspor, akan memaksa pemimpin negara-negara Uni Eropa, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel, untuk menyepakati kesepakatan perdagangan bebas yang diinginkan Inggris. "Begitu negara-negara Eropa menyadari bahwa kita tidak merombak kendali perbatasan kita, mereka pasti ingin berunding, demi kepentingan mereka," ucap Davis.

Sejak hasil referendum Brexit diumumkan, kalangan investor dan politikus dunia sibuk berspekulasi soal hubungan Inggris dengan negara-negara Eropa lainnya di masa depan. Davis menyatakan, Inggris harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengaktifkan pasal 50.

"Strategi perundingan harus disusun secara tepat, dan ada serangkaian konsultasi yang harus dilakukan terlebih dulu. Keseluruhan proses ini harus diselesaikan sebelum mengaktifkan pasal 50 sebelum atau saat awal tahun depan," terang Davis.

Baca juga: Pesan David Cameron untuk PM Baru: Jaga Inggris Selalu Dekat Uni Eropa

Departemen baru yang dipimpin Davis akan merekrut staf dari sejumlah departemen pemerintah darinya, yang bertanggung jawab untuk berunding dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dan menetapkan prioritas kebijakan bagi hubungan masa depan Inggris dengan Uni Eropa.

(nvc/mad)