.webp)
Otoritas Filipina mengajukan gugatan ke pengadilan internasional di Den Haag tahun 2013 lalu, menantang China yang mengklaim nyaris seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai wilayahnya, bahkan hingga ke wilayah pantai Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
China menolak untuk ikut serta dalam persidangan dan bersumpah akan mengabaikan putusan persidangan yang diumumkan pada Selasa (12/7) waktu setempat. Dalam emailnya, seperti dilansir AFP, Selasa (12/7/2016), Kedubes Filipina memperingatkan semua warganya di China untuk lebih berhati-hati karena ketegangan meningkat jelang putusan dibacakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Apa Pengaruh Putusan Mahkamah Arbitrase PBB Soal Laut China Selatan?
Pihak Kedubes juga menyarankan warga Filpina di China untuk tidak bergabung dalam diskusi maupun debat politik apapun, terutama di media sosial. "Khususnya pada jejaring media sosial," demikian sebut imbauan Kedubes Filipina dalam emailnya, seperti dilihat AFP.
Warga Filipina di China juga diminta untuk selalu membawa dokumen dan identitas di mana saja mereka berada. Terakhir, mereka diminta untuk melaporkan setiap ancaman yang mereka terima kepada pihak Kedubes dan kepolisian China.
Aksi protes berbau nasionalisme bukan hal langka di China. Tahun 2012 lalu, warga China turun ke jalanan untuk berunjuk rasa setelah otoritas Jepang menasionalisasi pulau di Laut China Selatan yang menjadi sengketa kedua negara. Pulau sengketa itu disebut Diaoyu oleh otoritas China dan disebut Senkaku oleh Jepang.
Dalam aksi protes itu, para demonstran menyerang fasilitas diplomatik dan bisnis milik Jepang, serta melecehkan beberapa warga Jepang dan membalikkan mobil-mobil buatan Jepang.
Baca juga: China Tak akan Terima Arbitrase Laut China Selatan
Lebih dari 20 personel kepolisian China disiagakan di luar kantor Kedubes Filipina di Beijing, sejak Selasa (12/6). Personel tambahan juga disiagakan sebagai antisipasi keterlibatan demonstran dalam jumlah besar, usai putusan diumumkan di Den Haag.
(nvc/nwk)
