"Duta besar China dan Vietnam untuk Thailand telah bertemu dengan Komandan Tertinggi Jenderal Thanasak Patimaprakorn kemarin dan memastikan kepada kami bahwa mereka masih mempertahankan hubungan baik dengan Thailand dan bahwa mereka berharap situasi akan segera kembali normal," terang juru bicara Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, Yongyuth Mayalarp seperti dilansir Reuters, Rabu (4/6/2014).
Secara terpisah, otoritas Myanmar juga menyampaikan pengakuannya bagi pemerintah junta militer Thailand.
"Thailand merupakan negara berdaulat dan pemerintah militer telah didukung oleh raja mereka," ucap salah satu Dirjen di Kementerian Luar Negeri Myanmar, Aung Linn kepada Reuters.
"Tentu saja kami mengakui mereka (junta militer Thailand-red)," imbuhnya.
Beberapa negara menyampaikan kritikan terhadap kudeta militer yang diumumkan oleh Jenderal Prayuth Chan-O-Cha pada 22 Mei lalu. Amerika Serikat membatalkan program militernya untuk Thailand, hanya selang beberapa hari setelah kudeta diumumkan.
Sedangkan Uni Eropa mendorong militer Thailand untuk membebaskan tahanan politik dan mengakhiri sensor media. Reaksi paling keras diberikan Australia yang terang-terangan mengurangi interaksi dengan militer Thailand, memutus kerja sama pertahanan dan memberlakukan larangan bepergian bagi pemimpin junta militer Thailand.
Menanggapi reaksi Australia, demonstran pendukung militer Thailand berencana menggelar aksi protes di luar gedung Kedutaan Australia di Bangkok. Mereka berniat memprotes sikap Australia yang dianggap mencampuri urusan dalam negeri Thailand.
(nvc/ita)











































