Pejabat Komisi Pemilu Thailand Desak PM Interim dan Pemerintah Mundur

Bangkok -

Situasi di Thailand semakin pelik. Pejabat komisi pemilu Thailand menyerukan agar Perdana Menteri (PM) interim dan seluruh anggota kabinet mengundurkan diri. Juga agar pemerintah interim dibentuk sebelum pemilu digelar dalam enam hingga sembilan bulan ke depan.

Seperti dilansir CNN, Kamis (22/5/2014), usulan tersebut disampaikan oleh salah satu pejabat komisi pemilu Thailand dalam rapat dengan pemerintah hari ini. Rapat tersebut khusus membahas solusi atas situasi krisis di Thailand.

Menanggapi usulan tersebut, PM interim Thailand Niwattumrong Boonsongpaisan memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, tidak ada kesempatan bagi dirinya dan pemerintah untuk mengundurkan diri.

"Hal ini tidak bisa dilakukan karena ini ilegal," demikian pernyataan dari kantor Niwattumrong.

"Untuk menemukan solusi, harus dilakukan sesuai dengan hukum dan juga konstitusi," demikian disampaikan.

Rapat yang digelar pekan ini juga melibatkan militer dan perwakilan dari partai oposisi. Hal ini demi membantu pencarian jalan keluar bagi krisis politik di Thailand, terlebih kini darurat miliiter telah ditetapkan. Bagaimanapun juga fungsi pemerintah dan aparat negara harus bisa berjalan baik seperti semula.

Seorang sumber yang dekat dengan PM interim menuturkan, rapat pertama yang digelar pada Rabu (21/5) tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Di antara pihak-pihak yang diundang dalam rapat pekan ini, terdapat nama Ketua Komisi Pemilu Thailand, kemudian Plt Ketua Senat, pemimpin Partau Pheu Thai yang kini berkuasa, pemimpin Partai Demokrat yang merupakan oposisi, pemimpin demonstran antipemerintah serta pemimpin massa pendukung pemerintah atau yang disebut juga massa 'Kaos Merah'.

Krisis politik yang melanda Thailand dalam beberap bulan terakhir banyak memicu bentrokan yang memakan korban jiwa, membuat lumpuh ibukota Bangkok dan bahkan berujung pada pelengseran PM Yingluck Shinawatra oleh pengadilan konstitusional.

Militer Thailand pada Selasa (20/5) dini hari menetapkan hukum darurat militer di seluruh wilayah Thailand. Komandan militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-O-Cha menegaskan, darurat militer ini bukan upaya kudeta, melainkan untuk mengembalikan ketertiban di dalam masyarakat. Pemerintah Thailand tetap memegang kendali, dan aktivitas warga serta bisnis tetap berjalan normal seperti biasa.

(nvc/ita)