.webp)
Demikian seperti disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) PNG, Peter O'neill melalui faksimile yang diterima oleh Kemlu, Senin (9/1/2012). Faks tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan PNG.
Dalam faks tersebut, PM O'neill juga mengakui penyebab insiden tersebut adalah perbedaan flight clearance (izin penerbangan) yang dimiliki oleh pesawat jet Falcon yang saat itu ditumpangi oleh Wakil PM Belden Namah dan jajaran pemerintahan lainnya. Menurutnya, saat ini pihaknya juga tengah melakukan investigasi internal untuk memperjelas flight clearance yang terdaftar untuk pesawat jenis Falcon tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PM PNG Peter O'neill merasa puas dengan respons pemerintah Indonesia atas insiden udara yang melibatkan pesawat jet Falcon dan memastikan untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Indonesia.
PM Peter O'neill menyampaikan kepuasannya terhadap Pemerintah Indonesia yang dengan segera merespon secara resmi, pada Sabtu (7/1) lalu, atas insiden udara antara pesawat jet Falcon dan 2 pesawat tempur Indonesia di wilayah udara Indonesia pada 29 November 2011 saat dalam perjalanan pulang dari Malaysia, di mana pemerintahannya menyampaikan protes resmi secara diplomatik kepada Indonesia pada Jumat (6/1) lalu.
PM O'neill menjelaskan bahwa jet Falcon tersebut disewa secara personal dan bukan dalam misi khusus. PM O'neill berterimakasih kepada pemerintah Indonesia atas penjelasannya yang cepat, bahwa insiden tersebut terjadi karena adanya 'perbedaan flight clearance (izin penerbangan) yang asli' yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bagi pesawat jenis Falcon.
Menurut pemerintah Indonesia, perizinan bagi jet Falcon untuk melintasi wilayah udara Indonesia untuk periode 3-17 Desember 2011 dan bukan untuk tanggal 29 November 2011, hari di mana insiden tersebut terjadi. Pemerintah Indonesia masih melakukan penyelidikan internal untuk memverifikasi apakah ada izin resmi yang diberikan untuk jet Falcon untuk melintasi wilayah udara Indonesia pada 29 November 2011.
Pemerintah Indoesia kemudian menjelaskan, bahwa pengejaran pesawat tempur Indonesia terhadap jet Falcon tersebut adalah untuk 'mengidentifikasi secara visual pesawat tersebut dan dalam rangka mengikuti prosedur standar operasi mereka dan peraturan penerbangan internasional yang wajar.' Saat itu pesawat yang merupakan milik pemerintah PNG menyuruh jet tempur Indonesia mundur.
PM O'neill diyakinkan oleh pemerintah Indonesia bahwa 'tidak pernah ada niat buruk atau ancaman apapun terhadap pesawat jet Falcon beserta penumpang dan krunya tersebut oleh pesawat tempur Indonesia.
PM O'neill menyatakan, dirinya telah mengarahkan pihak-pihak terkait, termasuk Air New Guinea dan otoritas penerbangan sipil untuk melakukan penyelidikan internal terhadap flight clearance untuk pesawat jenis Falcon dan untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak akan terjadi di kemudian hari.
Dia juga memastikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa pemerintahnya sama sekali tidak berniat untuk menutup Kedutaan Besar Indonesia di Port Moresby dan menarik Duta Besar PNG di Jakarta pasca insiden ini. PM menegaskan bahwa "Ini menjadi hal yang sangat penting, baik bagi Papua Nugini maupun bagi Indonesia, untuk menjaga hubungan dan pembicaraan diplomatik di ibukota masing-masing. Karena ini sangat penting untuk memperkuat dan memperluas kerjasama bilateral yang saling menguntungkan."
"Sebagai negara tetangga dan terdekat di wilayah Asia Pasifik, kedua negara perlu mempererat hubungan bilateral yang telah dibangun dengan dasar yang kuat dan telah berlangsung selama bertahun-bertahun, hubungan tersebut harus dijaga dan dipertahankan," imbuhnya.
PM O'neill juga telah mengarahkan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan PNG untuk segera mengatasi masalah bilateral dengan Indonesia.
(nvc/ita)
