.webp)
Presiden Asosiasi Badan Tenaga Kerja Nasional Malaysia, Datuk Raja Zulkepley Dahalan menyebut larangan Kamboja tersebut sebagai "berita yang sangat buruk".
Dikatakannya, agensi-agensi rekrutmen telah menjadi korban akibat krisis kekurangan PRT ini. Sejumlah agensi rekrutmen terpaksa berhenti beroperasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memiliki kurang dari 150 agensi yang aktif saat ini dibandingkan sebelumnya 300 agensi," imbuhnya.
Dikatakannya, para majikan di Malaysia kini tinggal mengharapkan pasokan PRT dari Filipina.
Asosiasi Malaysian Maid Employers Association (Mama) juga menyebut keputusan Kamboja ini "sangat keras dan drastis". Menurut presiden Mama, Engku Ahmad Fauzi Engku Muhsein, Kamboja seharusnya fokus pada upaya memberikan perlindungan lebih bagi para pekerjanya, bukan pada isu larangan total.
"Mayoritas majikan menangani pembantu-pembantu mereka dengan sangat baik," kata Engku Ahmad Fauzi. "Keputusan ini hanya akan membuat situasi PRT lebih buruk di Malaysia," cetusnya.
Engku Ahmad Fauzi menekankan, para majikan di Malaysia harus dididik untuk mengubah cara pikir mereka sehingga para pembantu akan dianggap sebagai bagian dari keluarga.
Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen telah memutuskan untuk mengeluarkan larangan bagi warganya bekerja menjadi PRT di Malaysia. Keputusan ini dibuat menyusul insiden-insiden pemukulan dan pemerkosaan PRT asal Kamboja oleh majikan-majikan mereka di Malaysia.
Menurut Pusat Pendidikan Legal Komunitas Kamboja, badan yang membantu para pekerja yang teraniaya, setidaknya tiga PRT Kamboja tewas di Malaysia dan dua orang lainnya diperkosa belum lama ini.
(ita/ita)
