Australia Juga Minta Penjelasan dari Murdoch

Australia Juga Minta Penjelasan dari Murdoch

- detikNews
Kamis, 21 Jul 2011 10:30 WIB
Australia Juga Minta Penjelasan dari Murdoch
Canberra - News Ltd, anak perusahaan News Corp di Australia, menguasai 70 persen pasar media cetak di negeri Kangguru itu. Australia pun meminta penjelasan pada perusahaan Rupert Murdoch itu mengenai skandal penyadapan yang dilakukan kerajaan media Murdoch.

"Ketika ada banyak sekali diskusi di luar negeri, ketika orang-orang melihat telepon disadap. Ketika orang-orang melihat beberapa individu berduka karena harus berurusan dengan semua ini, lalu saya berpikir hal itu bisa menyebabkan mereka ditanya di sini, di negara kita, beberapa pertanyaan mengenai News Ltd di sini," ujar Perdana Menteri Australia Julia Gillard seperti dilansir Reuters, Kamis (21/7/2011).

Gillard mengatakan warga Australia 'terganggu' dengan peristiwa di Inggris, ketika Rupert Murdoch dan putranya, James, membela diri di parlemen Inggris.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jelas News Ltd mendapat tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (seperti di Parlemen Inggris) ketika mereka ditanya," jelasnya.

Partai politik yang berpengaruh di Senat Australia, Partai Hijau, meminta parlemen menyelidiki peristiwa penyadapan tersebut terhadap hukum media di Australia, dan Gillard pun menyetujuinya.

Para menteri senior Australia selama berbulan-bulan menuduh News Ltd bias dalam pemberitaan yang menyasar pemerintahan Partai Buruh ini, sementara Menteri Komunikasi Stephen Conroy menuduh News Ltd berkampanye untuk perubahan rezim.

Pekan lalu, Kepala News Ltd John Hartigan menyangkal bahwa medianya menyebarkan kampanye melawan Partai Buruh, dan membela bahwa perusahaan menyajikan liputan yang agresif namun adil.

Dalam dengar pendapat di parlemen Inggris pada 19 Juli, Murdoch membantah mengetahui soal skandal penyadapan telepon yang telah memaksanya menutup surat kabar News of The World yang telah berumur 168 tahun. Namun meski begitu Murdoch meminta maaf kepada para korban penyadapan.

(nwk/nrl)


Berita Terkait