.webp)
Dikutip dari alarabiya.net, Rabu (7/9/2016), Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Saleh Bentan dalam sambutan simposium bertema 'Ibadah Haji: Hari Ini dan Di Masa Lalu' mengatakan acara simposium itu digelar untuk memperdalam komunikasi antara ulama dalam rangka ibadah haji.
Baca: Mufti Besar Arab Saudi Sebut Pemimpin Iran Bukan Muslim
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa Islam adalah agama toleransi, perdamaian dan moderasi," katanya.
Saleh Bentan meminta para peserta memberi pencerahan kepada jemaahnya tentang cara melakukan ibadah haji yang benar.
Di acara yang sama, Mufti Besar Mesir, Shawki Alam menyampaikan penghargaan atas upaya Kerajaan Arab Saudi dalam memperluas dua masjid suci yakni, Masjidil Haram di Kota Makkah dan Masjid Nabawi di Kota Madinah. Selain itu dia juga mengapresiasi layanan yang membuat jamaah haji merasakan kemudahan, kedamaian dan kenyamanan.
"Apa yang sudah dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk Islam dan umat muslim harus sangat diapresiasi," tuturnya.
Sementara itu Menteri Wakaf dan Bimbingan Yaman, Fouad Omar Sheikh mengatakan kuota jemaah negaranya akan bertambah menjadi 21.000 orang tahun depan. Penambahan kuota tersebut atas persetujuan Kerajaan Arab Saudi.
Kelompok pemberontak Houthi, lanjut Omar Sheikh, telah menyita uang dan paspor dari sejumlah calon jemaah haji Yaman sehingga mereka tak bisa menunaikan ibadah haji.
"Langkah-langkah ketat Kerajaan Arab Saudi telah menggagalkan upaya Houthi untuk mempolitisasi Haji," ungkapnya.
Tudingan Iran Dinilai Politis
Kolumnis senior Saudi Gazatte, Khaled Batarfi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa teguran Iran kepada Arab Saudi soal tragedi tahun lalu sangat kontras dengan ucapan Menteri Kesehatan Iran. Menkes Iran mengatakan selama kunjungan ke Arab Saudi, pihak otoritas Arab Saudi telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh korban kecelakaan seperti bantuan medis, perawatan untuk jemaah yang luka berat, termasuk di dalamnya jamaah asal Iran.
Baca: Pemimpin Tertinggi Iran Sebut Arab Saudi Tak Layak Kelola Situs Suci Islam
Telah lama Iran berusaha untuk mempolitisir haji. Batarfi mengatakan selain itu Iran juga mengkritik jamaah asal Amerika Serikat, Israel, dan Yahudi yang itu tidak dapat diterima.
"Ini adalah tempat di mana para jamaah yang lain butuh ketenangan. Untuk merasakan kedamaian," katanya yang menambahkan kalau lebih dari 50 negara berpartisipasi tiap tahunnya dalam ibadah Haji dan itu tetap dipolitisasi.
"Sedangkan Iran, mereka dari tahun ke tahun bersikeras terhadap kecelakaan atau krisis yang terjadi (selama ibadah Haji)," ucapnya.
Pada akhir Mei, Arab Saudi dan Iran gagal mencapai kesepakatan pada pengaturan ibadah Haji tahun ini ke Mekkah. Para pejabat dari kedua negata saling menuduh soal tidak berhasilnya pengelolaan Haji.
Pada hari Senin, kantor berita Saudi, SPA mengutip Putra Mahkota Mohammad bin Nayef yang mengatakan bahwa pemimpin Iran bertanggung jawab dalam menjaga warganya yang sedang pergi Haji dengan mencoba mempolitisir ibadah Hajinya.
"Orang-orang di dalam Pemerintah Iran menginginkan agar warganya tidak datang kemari dengan alasan yang dipolitisasi dan mengatakan bahwa Haji telah mengubah ritual ajaran Islam dan juga perihal keselamatan dalam ibadah haji," kata Mohammad bin Nayef.
Sementara itu, Presiden Jokowi membahas soal haji dengan Wakil Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di sela kunjungan dalam rangka KTT G-20 di Hangzhou, China. Dalam kesempatan itu, Jokowi menanyakan soal kemungkinan menambah kuota haji Indonesia.
"Apakah ada kuota tambahan untuk haji yang berasal dari Indonesia karena untuk beberapa provinsi di Indonesia pada saat yang bersangkutan akan beribadah haji menunggu waktu lebih dari 20 tahun," ujar Menlu RI Retno LP Marsudi.
Indonesia memahami bahwa memang setiap negara memiliki batasan kuota haji. Tetapi bersamaan ada sejumlah negara yang tidak maksimal memanfaatkan kuota haji.
"Apakah memungkinkan apabila kuota-kuota yang tidak dipakai oleh negara lain dapat digunakan oleh Indonesia?" imbuh Menlu menirukan pertanyaan Jokowi ke Pangeran Salman.
Baca: Tinjau Armina, Menag Soroti Konstruksi Tenda sampai Listrik
Pangeran Salman pun langsung memberikan tanggapan. Dia yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan itu ingin ada pembahasan tersendiri terkait hal ini.
"Pangeran Salman akan memerintahkan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia membahas kuota haji tersebut," katanya. (ega/miq)
