Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...
detikNews Foto News

Foto

Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi

Agung Pambudhy - detikNews
Senin, 28 Apr 2025 20:35 WIB

Jakarta - Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas 5 agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.

Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas lima agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI Abdul Kadir Karding (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas lima agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.
Rapat tersebut beragendakan lima pembahasan salah satunya terkait rencana pencabutan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.
Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas lima agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengungkap, ratusan ribu warga negara Indonesia (WNI) berangkat secara ilegal sejak moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi diberlakukan pada 2011. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, setidaknya sebanyak 183.000 WNI secara ilegal ke Arab Saudi.
Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas lima agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.
Menurutnya, kehadiran pemerintah menjadi penting untuk melindungi para pekerja tersebut. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penempatan PMI perlu dilanjutkan.
Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas lima agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.
Lebih lanjut, Karding menyebut bahwa pemerintah Arab Saudi telah melakukan beberapa reformasi tata kelola pekerja domestik. Dalam proses pembahasan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Karding mengungkap bahwa Arab Saudi sepakat untuk menetapkan upah minimal 1.500 real atau sekitar Rp 6 juta.
Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas lima agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.
Rapat itu juga membahas Penguatan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) dalam hal pengawasan dan perlindungan serta integritasi data Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dan membahas Evaluasi penanganan PMI yang menjadi korban TPPO khususnya di negara Kamboja, Myanmar dan Laos.
Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi
Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi
Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi
Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi
Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi
Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi
komisi ix dpr menteri p2mi abdul kadir karding fotodetikcom


Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Lihat Selengkapnya
Hide Ads