ADVERTISEMENT

Foto

BP2MI Minta Bupati Aceh Buat Perda Perlindungan Pekerja Migran

Agung Pambudhy - detikNews
Sabtu, 26 Mar 2022 19:02 WIB

Jakarta - BP2MI dan Pemkab Aceh Utara menjalin kerjasama terkait pekerja migran Indonesia. Harapannya ke depan perlindungan terhadap pekerja migran bisa ditingkatkan.

PLT Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Irjen Pol Achmad Kartiko (kiri) bersama Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib berbincang usai penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja di Jakarta. Sabtu, (26/3/2022). Kerjasama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
PLT Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Irjen Pol Achmad Kartiko (kiri) bersama Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib berbincang usai penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja di Jakarta. Sabtu, (26/3/2022). Kerjasama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
PLT Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Irjen Pol Achmad Kartiko (kiri) bersama Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib berbincang usai penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja di Jakarta. Sabtu, (26/3/2022). Kerjasama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Plt Sekretaris Utama (Sestama) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Achmad Kartiko mengatakan, Aceh menjadi salah satu jalur tikus PMI ilegal. Jalur tersebut di antaranya melalui pantai Timur Sumatera. Selain dari Aceh, menurut dia, jalur tersebut diduga juga menjadi jalur tikus PMI ilegal dari Batam dan Riau.
PLT Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Irjen Pol Achmad Kartiko (kiri) bersama Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib berbincang usai penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja di Jakarta. Sabtu, (26/3/2022). Kerjasama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Dengan kerjasama ini pemerintah daerah bisa membuat perda perlindungan PMI dan melakukan sosialisasi lebih baik lagi.
PLT Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Irjen Pol Achmad Kartiko (kiri) bersama Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib berbincang usai penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja di Jakarta. Sabtu, (26/3/2022). Kerjasama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Dalam undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2027 telah diatur tata kelola PMI. Baik dari tingkat pusat hingga daerah.
PLT Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Irjen Pol Achmad Kartiko (kiri) bersama Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib berbincang usai penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja di Jakarta. Sabtu, (26/3/2022). Kerjasama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib menuturkan, pemerintah akan membantu rekrutmen PMI. Sehingga tata kelola PMI di daerah lebih baik. Ia menyebut, hingga saat ini jumlah PMI yang terdata dari Aceh Utara mencapai 1.600 an orang. Dan terbanyak ditempatkan di negara Malaysia.
BP2MI Minta Bupati Aceh Buat Perda Perlindungan Pekerja Migran
BP2MI Minta Bupati Aceh Buat Perda Perlindungan Pekerja Migran
BP2MI Minta Bupati Aceh Buat Perda Perlindungan Pekerja Migran
BP2MI Minta Bupati Aceh Buat Perda Perlindungan Pekerja Migran
BP2MI Minta Bupati Aceh Buat Perda Perlindungan Pekerja Migran


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT