.webp)
Jakarta - DPP PEKAT Indonesia Bersatu melaporan dan mengadu ke KPK RI tentang adanya temuan data dugaan manipulasi sistem pembayaran kontrak di BUMN. Seperti apa?
Foto
Laporkan Dugaan Kelebihan Bayar BUMN ke KPK
Senin, 27 Sep 2021 15:44 WIB
Hal itu ditemukan perihal kontrak antara induk dengan anak cucu di BUMN Karya dan Konstruksi dengan cara Double bayar sehingga menyebabkan kredit macet yang diduga berpotensi merugikan negara ratusan trilyun rupiah.
Pada Senin, (27/9/2021) secara resmi Ketua DPP Pekat IB , Lisman yang didampingi dengan Tim menyampaikan surat serta lampiran-lampiran skema atau modus yang selama ini dilakukan di jajaran beberapa BUMN Karya dan konstruksi. Temuan yang dilaporkan itu berupa invoice kelebihan bayar yang sudah dibayarkan Induk BUMN kepada anak Perusahaannya untuk pembayaran kepada mitra kerja oleh Bank.
Tim Pekat IB pun menunggu gerak cepat dan upaya dari KPK untuk menidaklanjuti laporan yang kami sampaikan. Hasil dan keputusannya tergantung KPK, kami hanya melengkapi dan membantu menyampaikan petunjuk demi petunjuk guna menyelamatkan kekayaan negara yang selama ini diduga di korupsi oleh oknum-oknum di BUMN tersebut.
