Ini Dia UU yang Jadi Modal Perkuat Pemberantasan Korupsi
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...
detikNews Foto News

Foto

Ini Dia UU yang Jadi Modal Perkuat Pemberantasan Korupsi

Istimewa - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 18:36 WIB

Jakarta - RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, Indonesia-Swiss jadi pijakan berantas korupsi.

Pengesahan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, Indonesia-Swiss jadi undang-undang pijakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengesahan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters antara pemerintah Indonesia dengan Swiss menjadi undang-undang bisa menjadi pijakan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Foto: dok. Kemenkumham
Pengesahan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, Indonesia-Swiss jadi undang-undang pijakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Tak hanya itu, Puan juga optimistis kejahatan perpajakan bisa ditanggulangi dengan pengesahan RUU itu. Puan menyatakan hal itu usai rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7) yang salah satu agendanya pengesahan RUU MLA RI–Swiss menjadi UU. Foto: dok. Kemenkumham
Pengesahan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, Indonesia-Swiss jadi undang-undang pijakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menerima salinan UU MLA tersebut. Puan juga menyatakan UU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI – Swiss terdiri dari 39 pasal. Menurutnya, Pasal-pasal itu mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian asset. Foto: dok. Kemenkumham
Ini Dia UU yang Jadi Modal Perkuat Pemberantasan Korupsi
Ini Dia UU yang Jadi Modal Perkuat Pemberantasan Korupsi
Ini Dia UU yang Jadi Modal Perkuat Pemberantasan Korupsi
menkumham menkumham yasonna laoly puan maharani ketua dpr ri 2019 - 2024 pemberantasan korupsi


Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
USULKAN DI SINI
Baca Selengkapnya
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Lihat Selengkapnya
Hide Ads
LIVE