Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Foto

Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Agung Pambudhy - detikNews
Senin, 24 Feb 2020 20:48 WIB

Jakarta - Diskusi bertema 'RUU Omnibus law Cipta untuk Siapa?' digelar di DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2). RUU ini sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Diskusi bertema 'RUU Omnibus law Cipta untuk Siapa?' digelar di DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2). RUU ini sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Presiden KSPSI Andi Gani, Pengamat Hukum, Said Salahuddin, Pengamat Politik, Rocky Gerung, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, Pengamat Ekonomi, Bhima Yudhistira dan Presiden KSPI Said Iqbal menjadi nara sumber saat group discussion bertema 'Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa?' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Diskusi bertema 'RUU Omnibus law Cipta untuk Siapa?' digelar di DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2). RUU ini sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Diskusi membahas draf Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama dari para buruh.

Diskusi bertema 'RUU Omnibus law Cipta untuk Siapa?' digelar di DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2). RUU ini sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Pengamat Hukum, Said Salahudin menilai Omnibus Law sebagai proyek dadakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menilai Jokowi mengabaikan program-program yang sudah direncanakan pada masa kampanye.

Diskusi bertema 'RUU Omnibus law Cipta untuk Siapa?' digelar di DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2). RUU ini sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Sementara Rocky Gerung menyebut RUU Cipta Kerja dapat menekan finansial buruh termasuk merusak lingkungan.

Diskusi bertema 'RUU Omnibus law Cipta untuk Siapa?' digelar di DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2). RUU ini sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan pendapatnya.

Diskusi bertema 'RUU Omnibus law Cipta untuk Siapa?' digelar di DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2). RUU ini sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Sebelumnya diketahui, Draf RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada Kamis (12/2) kemarin. Pihak pemerintah yang menyerahkan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menkumham Yasonna Laoly.

Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja


Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads