Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Presiden KSPSI Andi Gani, Pengamat Hukum, Said Salahuddin, Pengamat Politik, Rocky Gerung, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, Pengamat Ekonomi, Bhima Yudhistira dan Presiden KSPI Said Iqbal menjadi nara sumber saat group discussion bertema 'Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa?' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Diskusi membahas draf Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama dari para buruh.

Pengamat Hukum, Said Salahudin menilai Omnibus Law sebagai proyek dadakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menilai Jokowi mengabaikan program-program yang sudah direncanakan pada masa kampanye.

Sementara Rocky Gerung menyebut RUU Cipta Kerja dapat menekan finansial buruh termasuk merusak lingkungan.

Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan pendapatnya.

Sebelumnya diketahui, Draf RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada Kamis (12/2) kemarin. Pihak pemerintah yang menyerahkan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menkumham Yasonna Laoly.

Presiden KSPSI Andi Gani, Pengamat Hukum, Said Salahuddin, Pengamat Politik, Rocky Gerung, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, Pengamat Ekonomi, Bhima Yudhistira dan Presiden KSPI Said Iqbal menjadi nara sumber saat group discussion bertema Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa? di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Diskusi membahas draf Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama dari para buruh.
Pengamat Hukum, Said Salahudin menilai Omnibus Law sebagai proyek dadakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menilai Jokowi mengabaikan program-program yang sudah direncanakan pada masa kampanye.
Sementara Rocky Gerung menyebut RUU Cipta Kerja dapat menekan finansial buruh termasuk merusak lingkungan.
Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan pendapatnya.
Sebelumnya diketahui, Draf RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada Kamis (12/2) kemarin. Pihak pemerintah yang menyerahkan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menkumham Yasonna Laoly.