MENU
Kategori Berita
Layanan
Detik Network
detikNews Foto News

Foto

Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Rifkianto Nugroho - detikNews
Rabu, 12 Feb 2020 14:52 WIB

Jakarta - Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.

Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Suasana aksi unjuk rasa para buruh di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Sekjen DPP KEP SPSI, Subiyanto di atas mobil komando mengatakan akan melakukan mogok massal jika pemerintah menolak diajak berdialog.
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Subiyanto mengungkapkan, pemerintah tidak transparan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Buruh dan perwakilannya, katanya, tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja.
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Ketua Umum FSPTSK SPSI, Roy Jinto menambahkan, dalam RUU Cipta Kerja yang sedang digodok, hanya mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP). 
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Sementara, Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) akan dihapuskan.
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Menurut dia, dalam RUU itu pesangon akan dipangkas dari 36 menjadi 19 bulan. Karena itu, Roy menilai jika Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan, nasib dan pendapatan buruh akan semakin menurun.
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Sementara itu, Kapolsek Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari menambahkan, massa yang berunjuk rasa di depan DPR RI ada sekitar 5.000 orang. Raden mengatakan, unjuk rasa buruh ini berlangsung kondusif.
Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Massa Buruh Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
demo buruh buruh ruu cipta kerja omnibus law cipta kerja omnibus law


Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya