Normalisasi Sungai Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan

Sejumlah warga beraktivitas di pemukiman bantaran sungai Ciliwung, Kampung Tanah Rendah, Manggarai, Jakarta, Rabu (13/11).

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, anggaran pembebasan tanah untuk normalisasi Ciliwung dikorbankan karena memprioritaskan kegiatan lain yang sudah berkontrak dengan pihak ketiga.

Menurut Yusmada, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya tidak ingin memangkas anggaran pembebasan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai. Namun, Pemprov DKI juga tak memiliki sisa anggaran untuk membebaskan lahan itu karena tidak cairnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun sebagai salah satu pendapatan DKI.

Defisitnya anggaran DKI pada 2019 berimbas pada efisiensi sejumlah belanja kegiatan. Salah satunya yakni belanja pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang rencananya akan dieksekusi akhir tahun ini.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sebenarnya sudah siap membayar 118 bidang tanah itu dengan anggaran Rp 160 miliar. Pembayaran tinggal menunggu keputusan gubernur (kepgub) soal penetapan lokasi (lokasi) yang akan dibebaskan tersebut. Namun, pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya. Hal ini berimbas pada normalisasi Ciliwung tidak bisa dikerjakan pada 2021.

Meski demikian, tidak terealisasinya pembebasan 118 bidang tanah itu tidak mengganggu program pengendalian banjir di Jakarta karena akan dilakukan pengerukan sungai dan waduk, menyiapkan ekskavator, membuat sumur resapan untuk menampung air, hingga menyiagakan satuan tugas (satgas) pengendali banjir.