Laode Syarif Tanggapi UU KPK Hasil Revisi

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mempertanyakan status Dewas dalam UU KPK baru. Dia menyebut status Dewas KPK tidak disebutkan dengan jelas sebagai penegak hukum.

Laode M Syarif menyebut status Dewas KPK tidak disebutkan dengan jelas sebagai penegak hukum. Hal itu disampaikan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

"Setelah kami teliti lagi, Dewan Pengawas ini penegak hukum atau bukan itu tidak jelas dikatakan (dalam UU). Jadi siapa yang atur kendali di KPK?" kata Syarif.

Di sisi lain, Syarif menyoroti status pimpinan KPK yang bukan lagi sebagai penyidik atau penuntut umum seperti dalam UU KPK yang lama. Padahal, selama 17 tahun KPK berdiri, mulainya penyidikan suatu perkara didasari tanda tangan 5 pimpinan KPK.

Dalam UU KPK baru, Dewas KPK memiliki kewenangan memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kewenangan ini turut dipertanyakan Syarif.

Laode Syarif Tanggapi UU KPK Hasil Revisi

laode syarif uu kpk

Foto

Laode Syarif Tanggapi UU KPK Hasil Revisi

Panglima TNI-Komisi I DPR Bahas Revisi UU TNI

Saat Massa yang Menolak Beraksi di Depan Pendukung Revisi UU TNI

Bingkai Sepekan: Huru Hara Revisi UU Pilkada

Momen Pimpinan DPR Dasco Pastikan Revisi UU Pilkada Batal

Aksi Buruh Tolak Revisi UU Pilkada di DPR

Ribuan Personel Gabungan Amankan Aksi Tolak Revisi UU Pilkada

Gerbang Pancasila DPR Juga Digeruduk Massa Tolak Revisi UU Pilkada

Suasana Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di MK

Adhyaksa Awards 2025

Jaksa Bambang Sebut Menjaga Integritas di Era Saat Ini Penuh Tantangan

Mudah dan Cepat, Ini Langkah-Langkah Pendaftaran Kandidat Adhyaksa Awards 2025

Hoegeng Awards 2025

Di Pelosok Donggala, Bripka Annas Berjuang untuk Pendidikan Suku Da'a

Hoegeng Awards 2025

Perjalanan Panjang Kombes Rita dan 2 Kasus PPA yang Tak Terlupakan