Aksi Massa Tolak RKUHP di CFD

Jakarta - Sekelompok warga dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi menggelar aksi menolak revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di CFD.

Aksi yang digelar itu bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dapat mematikan perjuangan para pegiat sosial.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal segera merampungkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketua Panitia Kerja RKUHP, Mulfachri Harahap mengatakan keputusan tingkat I akan dilakukan agar RKUHP itu bisa lekas disahkan dalam rapat paripurna

Menurutnya lagi, sudah tak ada lagi pasal-pasal yang diperdebatkan dalam RKUHP. Dia mencontohkan beberapa pasal krusial, di antaranya penghinaan kepada presiden/wakil presiden, hukuman mati, dan pasal perzinahan.

Pasal penghinaan kepada presiden/wakil presiden, kata Mulfachri, masih tetap ada dalam RKUHP dengan delik aduan mutlak. Artinya presiden/wakil presiden sendiri yang harus melapor.

Pasal hukuman mati, juga tetap ada dengan ketentuan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun. Akan ada tim yang mengevaluasi masa percobaan itu. Jika narapidana berkelakuan baik, bisa memperoleh pengurangan hukuman. Putusan masa percobaan itu harus juga tertuang dalam amar putusan hakim.

Foto

Aksi Massa Tolak RKUHP di CFD

Massa Aksi Tolak RUU TNI Membubarkan Diri

Penampakan Massa Aksi Tolak RUU TNI di Gedung DPR

Aksi Bersih-bersih Sampah di CFD Jakarta

Aksi Kamisan Tolak RUU TNI

Suasana CFD Terakhir Jelang Ramadan di Bekasi

Polisi Pukul Mundur Massa Tolak UU TNI di Surabaya

Potret Padatnya CFD Jakarta Hari Ini

Serunya Main Ular Tangga Lawan Hoaks di CFD

Adhyaksa Awards 2025

Jaksa Bambang Sebut Menjaga Integritas di Era Saat Ini Penuh Tantangan

Mudah dan Cepat, Ini Langkah-Langkah Pendaftaran Kandidat Adhyaksa Awards 2025

Hoegeng Awards 2025

Di Pelosok Donggala, Bripka Annas Berjuang untuk Pendidikan Suku Da'a

Hoegeng Awards 2025

Perjalanan Panjang Kombes Rita dan 2 Kasus PPA yang Tak Terlupakan