Tim RUU KUHP Jelaskan Polemik Pasal Korupsi
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...
detikNews Foto News

Foto

Tim RUU KUHP Jelaskan Polemik Pasal Korupsi

Ari Saputra - detikNews
Rabu, 06 Jun 2018 17:41 WIB

Jakarta - Pasal tentang korupsi dalam revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai protes. Tim Penyusun RUU KUHP pun memberikan penjelasannya.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih, bersama dengan Tim Penyusun RUU KUHP memberi keterangan pers di Gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Tim tersebut menjelaskan polemik pasal tindak pidana korupsi yang tercantum dalam revisi RUU KUHP.
Hadir dalam pernyataan pers tersebut (kiri-kanan) Prof Eddy OS,  Prof. Harkristuti,  Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi dan Dr. Dahana.
"RKUHP menegaskan dalam pasal 729 bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan bab tindak pidana khusus dalam UU ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam UU masing-masing. Artinya, semua UU tindak pidana khusus masih berlaku, termasuk kewenangan lembaganya," ujar Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM Prof Enny Nurbaningsih.
Tim RUU KUHP Jelaskan Polemik Pasal Korupsi
Tim RUU KUHP Jelaskan Polemik Pasal Korupsi
Tim RUU KUHP Jelaskan Polemik Pasal Korupsi
Tim RUU KUHP Jelaskan Polemik Pasal Korupsi
ruu kuhp rkuhp


Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hide Ads