Perjalanan Larangan Motor Lewat di Jl Thamrin Hingga Dibatalkan MA

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta saat mengeluarkan wacana pelarangan sepeda motor melintas di Jl MH Thamrin-Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. "Kamu capek dari Bekasi, Depok, sudah macet-macet bawa motor. Sampai tengah kota kamu capek, eh belum lagi kalau tengah kota panas saat siang-siang, kamu tabrakan sudah celaka. Apalagi kalau naik motor psikologisnya kan pengen nyelip-nyelip, kalau kesenggol dikit celaka,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014). Foto: Bagus PN/detikcom

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu masih sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta menyatakan siap dikritik atas wacana pelarangan sepeda motor melintas di Jl MH Thamrin hingga JL Medan Merdeka Barat. Ahok tahu bahwa kebijakan ini pasti banyak ditentang. Foto: Rina Atriana/detikcom

Pada 17 Desember 2014, kebijakan tersebut diujicobakan. Ketika itu pemotor yang melanggar masih sekadar ditegur saja. Masih banyak pemotor yang melanggar. Foto: Hasan Alhabshy

Pemprov DKI menyediakan kantong parkir hingga bus gratis sebagai kompensasi atas larangan tersebut. Bus tingkat gratis yang disiapkan kala itu untuk melayani rute: Bundaran HI-Jl MH Thamrin-Jl Medan Merdeka Barat-Simpang Harmoni-Jl Gajah Mada-berputar setelah Halte TransJ Harmoni-Jl Hayam Wuruk-Jl Majapahit-Jl Medan Merdeka Barat-Jl Medan Merdeka Selatan-Berputar di depan Balai Kota-Jl Medan Merdeka Selatan-Jl MH Thamrin-Bundaran HI. Foto: Hasan Alhabshy

Tukang ojek yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (Front Jakarta) melakukan demo menuntut Ahok mencabut Pergub nomor 195 tahun 2014 tentang larangan motor pada Kamis (8/1/2015). Pergub itu sebetulnya baru berlaku pada Februari 2015. Mereka khawatir pendapatannya berkurang. Foto: dok. detikcom

18 Januari 2015, Pergub larangan motor melintas di Jl MH Thamrin-Medan Merdeka Barat diberlakukan. Pelanggarnya kena tilang Rp 500.000. Sebanyak 208 motor kena tilang di hari itu. Foto: Hasan Alhabshy

Ahok mempersilakan pihak yang ingin menggugat Pergubnya itu. "Gugat saja dulu. Nggak apa-apa," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015). Foto: Danu Damarjati/detikcom

April 2015, Ahok yang sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta membolehkan sepeda motor melintas di Jl MH Thamrin-Jl Medan Merdeka Barat pada malam hari lewat Peraturan Gubernur No 141 Tahun 2015 sebagai pengganti Pergub No 195 Tahun 2014. Gambar ini diambil pada saat malam tahun baru 2018 di ruas Jl Thamrin. Foto: Nur Indah Fatmawati-detikcom

Oktober 2015, pemotor melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Pusat. Namun PN Jakpus menggugurkan gugatan tersebut. Foto ilustrasi: Grandyos Zafna

Pertengahan 2017, sempat muncul wacana wilayah larangan sepeda motor melintas diperluas. Tetapi kebijakan itu akhirnya diurungkan. Foto: Lamhot Aritonang

8 Januari 2018, MA membatalkan Pergub tersebut. Foto: Ari Saputra

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sudah terprediksi. Putusan itu tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017. Foto: Rengga Sancaya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik keputusan MA tersebut. "Bukan cuma kabar baik. Ini artinya kita menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan. Dari kemarin kan kita sudah sampaikan, kita ingin agar ada kesetaraan kesempatan, Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya," tutur Anies. Foto: Gubernur DKI Anies Baswedan mengelilingi Blok III Pasar Senen yang baru diresmikan. (Marlinda-detikcom)