Komnas HAM Bicara Soal Freeport vs Masyarakat Adat

Jakarta - Komnas HAM memaparkan hasil penyelidikan terkait kontrak karya antara pemerintah Indonesia dan Freeport terkait hak-hak masyarakat adat suku Amungme.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (tengah) menggelar konferensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).

Menurut Komnas HAM, lahan tersebut dikuasai Freeport sebagai wilayah konsesi pertambangan sejak penandatanganan Kontrak Karya dengan pemerintah pada 7 April 1967.

Menurut Komnas HAM, pengalihan fungsi pengelolaan tanah adat ke Freeport tidak melibatkan masyarakat suku Amungme. Padahal selama puluhan tahun tanah tersebut menjadi wilayah hukum adat suku Amungme.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (tengah) memberikan penjelasan.

Komnas HAM Bicara Soal Freeport vs Masyarakat Adat

komnas ham

Foto

Komnas HAM Bicara Soal Freeport vs Masyarakat Adat

Komnas HAM Sebut Tambang Nikel Raja Ampat Langgar HAM

TPP Desa Ngadu ke Komnas HAM soal PHK Sepihak

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU TNI Diperpanjang

Aksi Demo Masyarakat Adat Brasil Ricuh

Masyarakat Adat Tutup Tempat wisata Pulau Wayag di Raja Ampat

Istri Thomas Lembong Minta Perlindungan Komnas HAM

Pesta Adat Ruah Desa Pusuk Sedot Ribuan Masyarakat

Aksi Masyarakat Adat di Brasil Protes Lambatnya Penanganan Krisis Iklim

Adhyaksa Awards 2025

Tok! Berikut Daftar 35 Kandidat Adhyaksa Awards 2025

Dewan Pakar Tentukan 35 Nama untuk 7 Kategori Adhyaksa Awards 2025