- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik Pemprov DKI Jakarta atas kebijakan tata kota yang dinilai kurang transparan serta tidak melibatkan warga, terutama yang berkaitan dengan penanganan masalah banjir. Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Foto
Komnas HAM Kritik Pemprov DKI Soal Kampung Pulo
Senin, 24 Agu 2015 14:47 WIB
