86,6 Persen Publik Tolak Kenaikan BBM
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...
detikNews Foto News

Foto

86,6 Persen Publik Tolak Kenaikan BBM

fikri - detikNews
Minggu, 11 Mar 2012 16:37 WIB

- Sebanyak 86,6 persen publik menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diberlakukan pemerintah April mendatang. Angka tersebut dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) siang tadi di kantor LSI Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

"86,6 persen publik tidak setuju. Publik menolak kenaikan. Dalam sejarah LSI sendiri angka ini sangat besar. Belum pernah ada angka besar terkait kebijakan seperti ini," kata peneliti LSI Adjie Al Faraby.
Pernyataan tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers mengenai hasil survei LSI 'BBM, BLT, dan Efek Elektoral'
Adjie juga memaparkan, angka tersebut muncul berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya terhadap 440 responden di seluruh Indonesia, metode multi stage random sampling, dan margin error kurang lebih 4,8 persen. Survei itu sendiri dilakukan pada 5-8 Maret 2012.
Selama tiga kali LSI menggelar survei mengenai respons publik terhadap kenaikan BBM yaitu tahun 2005, 2008, dan yang teranyar adalah yang hari ini dirilis LSI. Hasil ini memperlihatkan angka penolakan publik terhadap rencana kebijakan pemerintah menaikkan BBM selalu di atas 75 persen. Berbeda dengan survei kali ini yang menunjukan 86,6 persen penolakan dari publik.
Kenaikan harga BBM adalah isu yang sensitif. BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak hanya berimplikasi pada satu sektor saja tapi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Hal tersebutlah yang mendasari LSI untuk melakukan penelitian.
86,6 Persen Publik Tolak Kenaikan BBM
86,6 Persen Publik Tolak Kenaikan BBM
86,6 Persen Publik Tolak Kenaikan BBM
86,6 Persen Publik Tolak Kenaikan BBM
86,6 Persen Publik Tolak Kenaikan BBM


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita detikcom Lainnya
Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hide Ads