Susahnya Menghapus Remisi untuk Koruptor

Dalam diskusi ini, anggota Komisi Hukum DPR Deding Ishak meminta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin legowo menerima putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan surat keputusan (SK) tentang pembatalan pembebasan bersyarat tujuh narapidana

Sementara itu, Wakil Menkum HAM Denny Indrayana menegaskan kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat memiliki dasar hukum. Denny menepis tudingan anggota dewan di Senayan yang menyebut kebijakan pengetatan adalah salah kaprah.

Denny menjelaskan, dalam PP 28/2006 menyebut pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus memenuhi ketentuan yang diatur termasuk pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar L Bondan, Wakil Menkum HAM Denny Indrayana, Direktur Advokasi Pusat UGM Oce Madril, dan anggota Komisi III DPR RI Deding Ishak hadir dalam diskusi 'Kontroversi Remisi Koruptor'.