.webp)
Mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menolak dakwaan penyiksaan terhadapnya dan istrinya, Cilia Flores, pada Kamis (15/10) dan menyebutnya sebagai "tuduhan palsu".
Ia bersikap konfrontatif saat diminta menyampaikan pembelaannya, dengan mengecam tuduhan penyiksaan tersebut sebagai "tuduhan palsu dan kesaksian palsu".
Hakim Alvin K. Hellerstein kemudian menyela dan menyatakan bahwa "plea tidak bersalah akan dicatat atas nama Tuan Maduro."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Flores mengatakan melalui penerjemah bahasa Spanyol, "Saya sepenuhnya tidak bersalah. Saya tidak bersalah."
Seperti dalam persidangan sebelumnya, Maduro dan Flores mengikuti jalannya sidang melalui headphone yang menyalurkan suara penerjemah pengadilan. Di beberapa kesempatan, Maduro yang berkacamata terlihat memeriksa dokumen di hadapannya.
Saat memasuki ruang sidang, Maduro melambaikan tangan kepada audiens yang hadir dan berjabat tangan dengan salah satu pengacaranya, Barry Pollack. Flores juga sempat mencium pipi salah satu kuasa hukumnya, Mark Donnelly.
Pollack mengatakan saat dakwaan diumumkan pekan lalu, Maduro, yang kini berusia 63 tahun, membantah seluruh tuduhan dan "menantikan harinya di pengadilan."
Keduanya saat ini ditahan di New York, Amerika Serikat (AS). Mereka ditangkap militer AS dalam penggerebekan di kediaman mereka di Caracas pada Januari lalu.
Dakwaan penyiksaan tersebut menambah dakwaan perdagangan narkoba yang sebelumnya telah dikenakan terhadap keduanya.
Menurut jadwal yang disetujui hakim pada Kamis (15/10), persidangan Maduro dan Flores akan dimulai pada 14 Juni 2027.
Apa isi dakwaan penyiksaan tersebut?
Maduro dan istrinya dituduh memimpin kampanye represi yang didukung negara dan menyiksa puluhan korban, termasuk tiga warga negara AS, selama masa pemerintahannya pada 2013 sampai 2026.
Mereka dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan.
Jaksa dari Kantor Kejaksaan AS di Manhattan menyebut Maduro memerintahkan pejabat Venezuela untuk menyiksa politisi oposisi dan personel militer yang dituduh berkomplot melawannya demi mempertahankan kekuasaannya.
Maduro juga dituduh secara pribadi merekomendasikan metode penyiksaan, menerima laporan mengenai perlakuan terhadap korban tertentu, serta mengancam akan membunuh anak seorang tahanan sebagai bentuk penyiksaan psikologis.
Penjaga keamanan pun dituduh melakukan penyiksaan terhadap tahanan dengan sengatan listrik, pemukulan, dan sesak napas atas perintah Maduro.
Dalam salah satu insiden yang disebut dalam dakwaan, pada 2014 Maduro juga diduga memerintahkan penculikan personel militer untuk memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya pembangkang. Ketika beberapa di antaranya tetap menolak memberikan informasi, ia disebut memerintahkan pejabat untuk "menekan mereka lebih keras."
Sementara itu, Cilia Flores dituduh membantu membangun sistem represif tersebut dan memerintahkan penyiksaan terhadap sejumlah individu tertentu.
Sorotan hukum internasional
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh pejabat Venezuela melakukan penyiksaan terhadap tahanan. Namun, dakwaan dari AS ini menjadi kali pertama Maduro berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tuduhan tersebut.
Hubungan Maduro, yang berhaluan sosialis, dengan AS memang tegang selama 13 tahun masa pemerintahannya di negara kaya minyak tersebut.
Sejumlah pemerintahan AS berturut-turut menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tinggi Venezuela dan perusahaan-perusahaan milik negara dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan kecurangan pemilu.
Di satu sisi, Maduro menuduh AS berupaya menggulingkannya agar dapat memperoleh kendali lebih besar atas sumber daya alam Venezuela.
Selain dakwaan dari AS, Maduro juga tengah diselidiki Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap para lawan politiknya. Namun, hingga kini pengadilan tersebut belum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.
Penyiksaan merupakan tindak pidana menurut hukum internasional dan dapat dituntut di luar negara tempat pelanggaran terjadi, tanpa memandang kewarganegaraan korbannya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani
Editor: Rizki Nugraha
