.webp)
Kerja sama pertahanan Arab Saudi, Turki dan Pakistan yang dikenal sebagai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Mecca Joint Defense Agreement), mulai diwujudkan di tengah meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan milisi Houthi di Yaman.
Berdasarkan komitmen pertahanan itu, serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya. Perjanjian tersebut sebelumnya ditandatangani oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif pada 7 Agustus 2026.
Meskipun pertempuran antara kelompok Houthi dan Arab Saudi terus berlangsung, baik Pakistan maupun Turki belum bergabung dalam operasi tempur Arab Saudi sejak perjanjian itu ditandatangani. Pakistan dan Turki beralasan bahwa struktur komando dan operasional masih dalam tahap pengembangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Situasi berubah sejak Senin (05/10) lalu, setelah pertemuan darurat yang melibatkan para menteri pertahanan dan luar negeri serta pimpinan militer tinggi Arab Saudi, Pakistan, dan Turki diadakan di Riyadh. Dalam pernyataan bersama, Turki dan Pakistan memutuskan untuk segera menerapkan komitmen pertahanan bersama tersebut secara nyata.
Hal ini berarti menyediakan personel dan kemampuan militer serta memastikan pengerahan cepat untuk membantu pasukan Arab Saudi. Pertemuan itu juga mengumumkan penunjukan letnan jenderal purnawirawan Pakistan, Nauman Mahmood, sebagai sekretaris jenderal pertama aliansi tersebut untuk masa jabatan selama tiga tahun.
"Turki dan Pakistan tentu akan berupaya memperkuat posisi Kerajaan Arab Saudi dalam menghadapi ancaman Houthi dan menunjukkan bahwa Perjanjian Makkah mampu melewati tantangan nyata pertamanya dan menjadi aliansi yang mengubah dinamika ini semua," kata Burcu Ozcelik, peneliti senior bidang keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London.
"Namun, di dalam pakta tersebut secara operasional belum dipublikasikan detail terkait pengerahan pasukan yang dikerahkan dan cakupan misinya," ujar Ozcelik. Ia pun menambahkan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi dalam perjanijan operasi militer yang sensitif.
Mengacu pada peringkat kekuatan militer Global Firepower 2026, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki secara kolektif memiliki sekitar 1,4 juta personel aktif, sekitar 3.400 pesawat militer, 6.000 tank dan lebih dari 340 aset angkatan laut.
Pada Rabu (07/10), Arab Saudi kembali berhasil mencegat sebuah rudal balistik di wilayah utara Riyadh. Sebelumnya di pekan yang sama, pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi meluncurkan operasi militer berskala besar untuk merebut kembali wilayah di sepanjang pantai Laut Merah, khususnya di sekitar Selat Bab el-Mandeb dan kota Mokha. Arab Saudi juga ikut melancarkan serangan udara untuk mendukung operasi tersebut.
Turki utamakan solusi lewat dialog
Terkait ruang lingkup dalam pengerahan militer, Turki masih belum memberikan kejelasan. Turki merupakan anggota NATO, yang berarti keterlibatan militernya dapat membawa implikasi yang lebih luas bagi seluruh aliansi tersebut.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan menyatakan bahwa setelah pertemuan di Riyadh, bukan hanya opsi militer yang dibahas. Ia menyampaikan, "Kami juga mendiskusikan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai melalui dialog."
Keterlibatan Turki dalam perjanjian pertahanan Makkah menuai kritik dari partai-partai oposisi di negara tersebut. Berdasarkan konstitusi negara tersebut, perjanjian internasional umumnya memerlukan persetujuan Majelis Nasional Agung Turki, namun persetujuan itu belum diberikan.
"Bagaimana mungkin perjanjian pertahanan bersama Makkah tersebut dapat berlaku dan dijalankan tanpa terlebih dahulu diajukan kepada parlemen Turki untuk mendapatkan persetujuan?" ujar Namik Tan, anggota parlemen dari Istanbul yang berasal dari partai sosial demokrat Yeni Parti, yang juga mantan duta besar Turki untuk Israel dan Amerika Serikat.
Laksamana purnawirawan Turki, Yani Bagcioglu, juga memperingatkan, "Kita tidak boleh mengabaikan risiko bahwa pasukan Turki dan kapal-kapal komersial yang terkait dengan Turki bisa menjadi sasaran serangan Houthi."
Posisi Pakistan yang sulit di tengah perang Iran
Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Pakistan menghadapi dilema tersendiri.
Pada Senin (05/10), Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif mengatakan kepada saluran televisi Geo News bahwa Pakistan dan Turki berperan sebagai pihak pendukung. Mereka akan menurunkan pasukannya dalam kegiatan pengintaian dan tugas lainnya, sementara pasukan Arab Saudi akan menjalankan operasi tempur.
Imtiaz Gul, analis keamanan independen Pakistan mengatakan, "Kontribusi Pakistan dalam pertahanan Arab Saudi bukanlah hal baru. Mekanisme seperti ini sudah berlangsung selama enam dekade."
Namun, ia menambahkan bahwa menghadapi Houthi merupakan tantangan yang berbeda karena kelompok tersebut dianggap sebagai perpanjangan dari pengaruh Iran. Akibatnya, Iran dapat memandang tindakan tersebut sebagai serangan terhadap kepentingan regionalnya.
Menurut Gul, keterlibatan langsung Pakistan yang mendukung pihak Arab Saudi tidak hanya berisiko mengakhiri posisi netral Pakistan sebagai mediator dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga dapat memperburuk hubungan mereka dengan Iran.
Ia menekankan bahwa Arab Saudi adalah sekutu dekat Amerika Serikat, sementara Houthi mendapat dukungan dari Iran.
Sementara itu, Hisham Al-Omeisy, analis konflik Yaman yang berbasis di Washington, mengatakan kepada DW bahwa selama bertahun-tahun salah satu narasi utama kelompok Houthi adalah perjuangan melawan apa yang mereka anggap sebagai musuh asing.
Karena itu, menurutnya, kehadiran pasukan asing di daratan Yaman tidak hanya akan berbalik merugikan pihak yang mengirimkannya, tetapi juga akan memperkuat koalisi Houthi dan meningkatkan upaya perekrutan anggota baru oleh kelompok tersebut.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Muhammad Athif Aiman
Editor: Adelia Dinda Sani
