.webp)
Berakhirnya misi militer Amerika Serikat di Irak menciptakan kekosongan keamanan yang berisiko bagi wilayah Kurdi yang semi-otonom.
Di Baghdad, penarikan pasukan AS disambut para politisi. Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi bahkan secara resmi menetapkan 1 Oktober sebagai "Hari Kedaulatan dan Kemerdekaan."
Teheran, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), serta milisi Syiah yang didukung Iran juga menyambut langkah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, suasana berbeda terasa di Erbil, ibu kota Wilayah Kurdistan Irak (KRI). Setelah dua dekade bergantung pada perlindungan Washington, kawasan itu kini menghadapi tekanan dari berbagai arah.
Baghdad semakin mendorong pemusatan kekuasaan, sementara ancaman militer dari negara-negara tetangga, terutama Iran, terus meningkat.
Iran persempit ruang gerak Kurdistan
Ancaman terhadap Kurdistan saat ini bukan berupa invasi militer besar-besaran, melainkan pengikisan otonomi secara perlahan dan terencana, kata Hesam Dastpish, analis Timur Tengah yang berbasis di Brussel.
Menurutnya, strategi Teheran terhadap Erbil cenderung bermusuhan dan berfokus pada upaya membatasi ruang gerak wilayah tersebut. Republik Islam Iran pada akhirnya ingin memangkas pengaruh politik KRI hingga hanya menjadi badan administratif.
"Tujuan Teheran adalah mengubah wilayah Kurdistan menjadi sebuah lembaga yang sama sekali tidak memiliki ruang gerak," kata Dastpish kepada DW, sambil menunjuk pada serangan berulang yang dilancarkan Iran di wilayah tersebut, yang konon menargetkan kamp-kamp kelompok oposisi Kurdi Iran.
Salahuddin Khadiw, analis politik yang berbasis di Mahabad di wilayah Kurdi Iran, mengatakan negara-negara tetangga tidak selalu ingin menghapus otonomi Kurdi sepenuhnya.
Menurutnya, Teheran lebih menginginkan Kurdistan yang "terkendali dan lemah".
Dengan menghadapi secara terpisah pusat-pusat kekuasaan yang bersaing di Erbil dan Sulaymaniyah, Iran mampu mempertahankan pengaruhnya di seluruh KRI. Pada saat yang sama, Teheran berupaya mencegah munculnya satu kekuatan Kurdi dominan di perbatasan baratnya.
Perpecahan politik buka celah bagi Iran
Di luar tekanan eksternal, salah satu titik paling rentan di Kurdistan Irak justru datang dari dalam.
Warisan perang saudara pada 1990-an masih terasa dalam persaingan antara dua faksi utama, Partai Demokratik Kurdistan (KDP) dan Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK).
Hiwa Mahmoud Osman, analis urusan Irak dan Kurdi di Timur Tengah, menilai Teheran sangat mengandalkan gesekan internal tersebut.
"Iran telah menghabiskan beberapa dekade untuk menguasai pengaruh politik di dalam Irak," katanya kepada DW. "Rintangan terbesar bagi kaum Kurdi adalah perpecahan di antara mereka sendiri. Tanpa front yang bersatu, kekuatan asing tentu saja memiliki ruang gerak yang lebih luas."
Ardeshir Pashang, peneliti Timur Tengah di Teheran, memperingatkan bahwa kegagalan para pemimpin Kurdi menyelesaikan perselisihan politik mereka dapat membuat perpecahan semakin dalam dan pada akhirnya mengancam keberadaan Wilayah Kurdistan sebagai entitas politik.
Oposisi Kurdi Iran jadi dilema Erbil
Persoalan lain yang dihadapi Erbil adalah keberadaan kelompok-kelompok oposisi Kurdi Iran yang berlindung di KRI.
Kelompok yang secara historis pernah bentrok dengan pasukan Iran itu kini menghadapi tekanan besar untuk melucuti senjata dan pindah.
Dastpish mengatakan keberadaan mereka memberi Iran dalih untuk melancarkan serangan drone dan rudal melintasi perbatasan.
Namun, ia tidak memperkirakan Erbil akan menawarkan "penyerahan total," karena menjaga keseimbangan dengan kelompok-kelompok tersebut tetap penting bagi legitimasi domestik dan hubungan luar negeri KRI.
Kasra Qaredaghi, peneliti ilmu politik yang berbasis di AS, menilai posisi kelompok-kelompok tersebut kini lebih rentan dibandingkan sebelumnya.
Menurutnya, Iran sebelumnya mampu menyerang tempat perlindungan kelompok-kelompok itu ketika pasukan AS masih ditempatkan secara penuh. Serangan tersebut kemudian berujung pada perjanjian keamanan perbatasan antara Baghdad dan Teheran pada 2023. Setelah penarikan pasukan AS, pengaruh Erbil praktis tidak ada sehingga Teheran memiliki daya tekan lebih besar untuk memaksakan konsesi.
Tanpa pasukan, AS andalkan kekuatan dolar
Meski pasukannya telah ditarik, pengaruh Washington di Irak belum sepenuhnya hilang. Pengaruh itu kini lebih banyak bertumpu pada jaringan keuangan global.
Qaredaghi menggambarkan perubahan tersebut sebagai "penataan ulang kekuatan," dengan AS, Turki, dan Arab Saudi menjadi penyeimbang alami terhadap pengaruh Iran yang semakin meluas.
Osman juga menyoroti tingginya ketergantungan finansial Irak terhadap dolar AS. Hubungan ekonomi ini memungkinkan Departemen Keuangan AS secara tidak langsung memengaruhi urusan dalam negeri Baghdad, termasuk memastikan pembayaran gaji pegawai negeri KRI.
Khadiw menyebut pergeseran strategi Washington itu sebagai transisi Amerika dari "penyeimbang militer" menjadi "pengamat ekonomi yang kuat."
Namun, seiring meningkatnya tekanan dari dalam dan luar, para analis mengatakan wilayah Kurdi di Irak mungkin tidak punya pilihan selain menyatukan kembali perpecahan internalnya dan menampilkan front yang bersatu untuk mempertahankan otonominya serta membatasi keuntungan strategis Iran di kawasan tersebut.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Levie Wardana
Editor: Rizki Nugraha
Simak juga Video Presiden Iran: AS Ingin Hancurkan Iran, Tak Berniat Dialog
