Utang Prancis Membengkak, Ekonomi Jadi Isu Utama Pemilu 2027

Menjelang pemilihan presiden tahun depan, persoalan ekonomi dan utang publik menjadi salah satu isu utama dalam politik Prancis. Para kandidat yang bersaing untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron menghadapi tekanan untuk menjelaskan bagaimana mereka akan mengendalikan keuangan negara.

Utang publik Prancis kini mencapai 3,596 triliun euro atau sekitar Rp72,9 kuadriliun pada akhir Juni, setara dengan 119% produk domestik bruto (PDB). Kondisi tersebut juga membuat investor semakin memperhatikan kemampuan pemerintah mengendalikan defisit dan membiayai utang negara.

Perdana Menteri Sebastien Lecornu, yang akan mempresentasikan rancangan anggaran 2027 pada Kamis, berencana mengurangi defisit dengan memangkas belanja pemerintah. Namun, rencana tersebut mendapat kritik dari berbagai spektrum politik.

Kandidat hadapi tekanan soal utang

Salah satu gagasan yang menjadi sorotan datang dari kandidat kiri radikal Jean-Luc Melenchon. Ia mengusulkan pembatalan obligasi pemerintah Prancis yang dimiliki Bank Sentral Eropa (ECB), dengan alasan langkah tersebut dapat membuka ruang untuk membiayai investasi publik.

"Membekukan utang ini berarti mengubahnya menjadi utang abadi, yaitu utang tanpa batas waktu pembayaran dan dengan tingkat bunga rendah atau nol," kata Melenchon. "Karena itu, membekukannya pada dasarnya sama dengan membatalkannya."

Gagasan tersebut mendapat penolakan dari Presiden ECB Christine Lagarde. Ia menyebut proposal Melenchon sebagai "pelanggaran murni" terhadap perjanjian Uni Eropa yang melarang pembiayaan pemerintah nasional oleh bank sentral.

Lagarde juga memperingatkan bahwa pembekuan utang dapat membuat Prancis menghadapi kondisi pinjaman yang lebih berat ketika kembali membutuhkan pembiayaan.

"Bukan karena Anda mengulangi sesuatu yang tidak masuk akal, secara hukum, teknis maupun finansial, lantas hal itu menjadi sesuatu yang sah," kata Lagarde dalam konferensi pers 10 September.

Sementara itu, pemimpin kelompok sayap kanan Marine Le Pen menyerukan reformasi untuk "membereskan" keuangan publik. Proposal Melenchon juga dinilai tidak realistis oleh pihak kanan.

Pemerintah siapkan pinjaman terbesar

Tekanan terhadap pemerintah meningkat ketika Agence France Tresor (AFT), badan yang mengelola pinjaman pemerintah Prancis, mengumumkan rencana meminjam 340 miliar euro di pasar obligasi pada 2027.

Jumlah tersebut sekitar 28 miliar euro (sekitar Rp568 triliun) lebih besar dibandingkan tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah sekaligus membayar utang yang jatuh tempo.

Pengumuman tersebut disampaikan dua hari sebelum pemerintah mempresentasikan rancangan anggaran 2027. AFT mengatakan pemerintah akan menerbitkan obligasi jangka menengah dan panjang untuk memperoleh dana tersebut.

Pemerintah memperkirakan tingkat bunga obligasi 10 tahun berada di 4,3% pada 2027. Namun, pada Selasa (29/9), imbal hasil obligasi tersebut di pasar sekunder mencapai 4,8%. Tingkat tersebut merupakan yang tertinggi sejak krisis keuangan global 2008.

Biaya pinjaman yang lebih tinggi berarti pemerintah harus membayar lebih banyak kepada investor. AFT memperkirakan pembayaran utang mencapai 72,9 miliar euro (sekitar Rp1.479 triliun) pada 2027, naik dari 62,6 miliar euro tahun ini.

Utang dari era pandemi juga harus dibiayai kembali dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi. Pembayaran utang diperkirakan menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar negara.

Defisit tetap di atas batas Uni Eropa

Kondisi keuangan Prancis memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Institut Statistik Nasional Prancis (INSEE), utang publik mencapai 3,596 triliun euro pada akhir Juni, atau 119% dari PDB. Pada 2019, sebelum pandemi COVID-19, angkanya masih 97,9%.

Prancis telah mengalami defisit anggaran selama sekitar 50 tahun. Pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan, sehingga negara harus meminjam untuk membiayai kesenjangan tersebut dan mempertahankan layanan publik.

Pandemi COVID-19 kemudian meningkatkan belanja pemerintah. Situasi tersebut disusul krisis energi setelah Rusia menghentikan sebagian besar pasokan gas alam menyusul invasinya ke Ukraina pada 2022.

Pemerintah Prancis mengeluarkan subsidi untuk menopang perusahaan dan melindungi masyarakat dari kenaikan biaya energi. Pada saat yang sama, suku bunga global meningkat.

Rasio utang Prancis terhadap PDB naik dari 98% pada 2019 menjadi 114% pada 2020.

Defisit publik mencapai 5,1% dari PDB tahun lalu dan pemerintah kini memperkirakan angka tersebut meningkat menjadi 5,4% tahun ini. Batas defisit berdasarkan aturan Uni Eropa adalah 3% dari PDB.

Lecornu sebelumnya berjanji memangkas defisit tahun depan tanpa menerapkan kebijakan penghematan atau austerity. Namun, dengan pemilihan presiden yang semakin dekat, pemerintah menghadapi tekanan untuk mengurangi belanja.

Kekhawatiran terhadap prospek fiskal Prancis juga tercermin dalam penilaian lembaga pemeringkat. Scope menurunkan peringkat utang jangka panjang Prancis pada September, dengan alasan memburuknya prospek fiskal, defisit yang terus tinggi, dan terbatasnya kemajuan reformasi struktural.

Fitch Ratings pada Agustus mempertahankan peringkat Prancis pada "A+" dengan prospek stabil. Lembaga tersebut menyebut perekonomian Prancis yang besar dan terdiversifikasi, sektor perbankan yang kuat, serta basis investor yang beragam sebagai faktor pendukung peringkat.

Prancis bukan satu-satunya negara dengan rasio utang tinggi. Pada akhir kuartal pertama 2026, rasio utang pemerintah terhadap PDB kawasan euro mencapai 88,9%. Rasio Prancis berada di bawah Yunani sebesar 143,5%, Italia 138,9%, dan Amerika Serikat 122,6%.

Menurut Kementerian Ekonomi Prancis, utang negara dimiliki oleh berbagai investor. Sekitar seperempat dimiliki investor Prancis, seperempat oleh Banque de France melalui pembelian dalam kerangka kebijakan moneter ECB, seperempat oleh investor dari kawasan euro, dan seperempat lainnya oleh investor dari luar kawasan euro.

Editor: Ayu Purwaningsih