Sanksi Amerika Serikat (AS) mendorong sektor penerbangan Iran yang melemah menjadi semakin terisolasi dari dunia luar. Perjalanan udara internasional dari dan ke Iran kini makin sulit diprediksi, sementara risiko baru muncul bagi arus perdagangan dan pengiriman barang lewat udara.
Pada awal September, sebagai bagian dari kebijakan yang disebut "economic outcast", Departemen Keuangan AS menargetkan sektor penerbangan Iran. Langkah ini mencakup maskapai Iran serta perusahaan yang menyediakan layanan darat di bandara, penjualan tiket, atau dukungan operasional lainnya. Semua pihak itu kini menghadapi ancaman sanksi sekunder dan berpotensi kehilangan akses ke sistem keuangan AS.
Washington sebenarnya tidak bisa langsung memerintahkan bandara di negara lain untuk menolak pesawat Iran. Namun, ancaman sanksi sekunder membuat banyak bandara, pemasok bahan bakar, dan perusahaan penerbangan menilai bahwa melayani maskapai Iran menjadi terlalu berisiko.
Bagi Teheran, sanksi di sektor penerbangan ini menjadi lapisan baru dari tekanan yang lebih luas dari Washington, yang sebelumnya sudah menyasar sektor perbankan, pengiriman barang, asuransi, dan perdagangan.
Pemerintah AS berargumen bahwa maskapai Iran tidak hanya melayani penumpang sipil, tapi juga terlibat dalam jaringan militer dan keamanan. Mahan Air, misalnya, dituduh membantu Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) karena mengangkut personel dan perlengkapan mereka.
Isu ini juga pernah diperdebatkan di dalam negeri Iran sendiri. Mantan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif, dalam sebuah wawancara pada 2021, mengatakan bahwa Qassem Soleimani pernah menggunakan pesawat sipil untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan ke Suriah.
Bagi Washington, keterkaitan semacam itu menjadi alasan untuk menargetkan jaringan penerbangan Iran. Namun bagi warga biasa, dampak yang langsung terasa adalah penerbangan yang dibatalkan dan makin sedikit cara untuk masuk atau keluar dari negara itu.
Rute-rute utama ke Timur Tengah dibatalkan
Penerbangan Iran ke Baghdad dan Muskat sudah dihentikan atau dibatalkan. Azerbaijan dan Georgia juga berhenti menerima penerbangan yang dioperasikan maskapai Iran. Sebuah agen perjalanan di Iran, yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan, mengatakan kepada DW bahwa rute ke Oman, Irak, Azerbaijan, dan Georgia mengalami gangguan serius.
Pada 24 September, Turkmenistan menolak memberi izin bagi pesawat Iran yang terbang dari Teheran ke Dushanbe untuk melintasi wilayah udaranya sehingga pesawat itu terpaksa kembali ke Iran.
Turki, Armenia, dan China belum mengumumkan pembatasan menyeluruh, menurut agen perjalanan tersebut. Namun, para penumpang semakin ragu membeli tiket karena pemesanan yang sudah dikonfirmasi pun tidak menjamin penerbangan benar-benar berangkat.
Seorang penumpang mengatakan kepada DW bahwa agen perjalanan masih bersedia menjual tiket kepadanya, tapi tidak bisa memastikan apakah penerbangan itu akan benar-benar terlaksana.
Sebagai bagian dari paket sanksi ini, AS juga menangguhkan lisensi umum "J-1", yang sebelumnya memungkinkan pesawat non-Iran melakukan pemberhentian sementara di Iran dengan sejumlah syarat, termasuk kendali pesawat tetap berada di tangan operator asing dan lama tinggal tidak melebihi batas yang diizinkan.
Banyak pesawat komersial memakai komponen atau teknologi buatan AS sehingga operasi penerbangan yang melibatkan Iran bisa terkena aturan sanksi Amerika. Penangguhan lisensi J-1 ini meningkatkan risiko hukum dan finansial bagi maskapai, bandara, pemasok bahan bakar, perusahaan jasa ground handling, dan penyedia layanan lain, yang kini harus menghitung sendiri risiko terkena sanksi sekunder.
Warga beralih ke jalur darat
Dengan semakin tidak pastinya koneksi udara, banyak penumpang beralih ke penyeberangan lewat darat.
Seorang turis yang penerbangannya dibatalkan mengatakan kepada DW bahwa ia terpaksa menempuh jalur darat dari Iran ke Turki, sebelum melanjutkan perjalanan ke Istanbul lewat udara.
"Perbatasan sangat padat. Banyak orang berusaha keluar karena khawatir jalur ini bisa ditutup," katanya kepada DW, yang juga meminta identitasnya tidak disebutkan.
Namun bagi keluarga, lansia, pelajar, dan pasien yang membutuhkan pengobatan, menyeberangi perbatasan darat lalu melanjutkan perjalanan lewat jalur darat maupun udara bisa jauh lebih berat dibanding menggunakan penerbangan langsung. Biaya pun membengkak begitu penumpang harus menambah transportasi darat, akomodasi, dan penerbangan tambahan untuk perjalanan yang sebelumnya cukup dengan satu tiket saja.
Dampak lain terasa pada kargo udara, yang penting untuk pengiriman barang mendesak atau sensitif, termasuk sejumlah obat-obatan, peralatan medis, komponen industri, dan sampel laboratorium. Hal ini menjadi makin krusial karena Iran juga sedang menghadapi pembatasan berat di jalur perdagangan laut.
Industri penerbangan Iran yang sudah rapuh sejak awal
Sektor penerbangan Iran sebenarnya sudah menghadapi masalah struktural jauh sebelum sanksi terbaru ini dijatuhkan.
Menteri Perhubungan Iran Farzaneh Sadegh sebelumnya mengakui bahwa sejumlah penerbangan beroperasi tanpa bantuan radar, sehingga pilot punya tanggung jawab yang lebih besar untuk navigasi.
Armada pesawat yang menua, kesulitan mendapatkan suku cadang, sanksi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, serta makin sedikitnya pesawat yang layak terbang, semuanya menambah beban bagi maskapai-maskapai Iran.
Ketika penumpang juga harus memperhitungkan kemungkinan bandara tujuan menolak melayani pesawat mereka, keterlambatan panjang, atau pembatalan penerbangan tanpa peringatan, membeli tiket pesawat berubah jadi semacam kalkulasi risiko tersendiri.
Alireza Salavati, analis ekonomi politik dan direktur pelaksana Middle East Analytica yang berbasis di London, menilai hilangnya sejumlah rute udara ini kemungkinan tidak akan langsung memukul keras produk domestik bruto (PDB) Iran.
"Sektor penerbangan Iran tergolong kecil dibandingkan standar regional. Berbeda dengan Turki atau Uni Emirat Arab, Iran bukan hub internasional besar, dan armada komersialnya pun terbatas. Para pejabat Iran menyebutkan pada Juli lalu bahwa hanya sekitar 150 pesawat yang beroperasi, dan dari jumlah itu hanya setengahnya yang beroperasi pada waktu tertentu," kata Salavati kepada DW.
"Kerusakan paling terlihat terjadi pada konektivitas. Bagi ekonomi yang dikenai sanksi berat, penerbangan tetap penting untuk bisnis, diaspora, mahasiswa, pekerja spesialis, dan mereka yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri. Bagi pasien, perjalanan yang tadinya bisa langsung kini harus memutar lewat negara ketiga, dengan tambahan biaya perjalanan, akomodasi, dan terkadang visa. Waktu bisa jadi sama pentingnya dengan uang," tambah Salavati.
Iran kian terisolasi dari jalur udara dan laut
Maskapai-maskapai asing sebenarnya sudah mengurangi penerbangan ke Iran bahkan sebelum sanksi terbaru ini diberlakukan.
Selama ini banyak penumpang mengandalkan maskapai Iran untuk mencapai hub-hub regional seperti Istanbul, Muskat, Baghdad, atau Yerevan, sebelum melanjutkan perjalanan dengan maskapai asing. Jika koneksi awal semacam itu hilang, jaringan penerbangan internasional Iran berisiko semakin menyusut menjadi segelintir rute yang masih dianggap layak secara politik maupun komersial.
Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan pembatasan yang dihadapi Iran di jalur laut. Gangguan di sekitar Selat Hormuz, naiknya biaya asuransi dan pengiriman, serta tekanan terhadap pelabuhan-pelabuhan di selatan Iran, sudah lebih dulu membuat kegiatan ekspor dan impor negara itu semakin sulit.
Jika biaya perdagangan laut terus naik sementara jalur udara juga menyempit, Iran akan semakin bergantung pada perbatasan darat dan rute-rute tidak langsung lewat negara-negara tetangganya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Alfi Milano Anadri
Editor: Melisa Lolindu
Simak Video 'Trump Klaim Kemenangan AS atas Iran Sudah di Depan Mata':
(nvc/nvc)