Masyarakat Swiss diperkirakan menolak usulan untuk memperketat aturan netralitas dalam referendum yang digelar pada Minggu (27/09), berdasarkan proyeksi lembaga penyiaran publik Swiss, SRF.
Menurut data SRF, sebanyak 29% pemilih mendukung pengetatan aturan netralitas, sementara 71% menolak penerapan aturan yang lebih ketat.
Meskipun netralitas Swiss telah diakui sejak berakhirnya perang Napoleon pada 1815 dan menjadi bagian dari konstitusi negara tersebut sejak 1848, penerapannya oleh pemerintah tidak diatur secara jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Inisiatif tersebut diajukan oleh asosiasi Pro Schweiz, organisasi sayap kanan yang memiliki hubungan dengan Partai Rakyat Swiss atau Swiss People's Party, partai populis sayap kanan. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Swiss telah bergerak terlalu dekat dengan Uni Eropa dan NATO sejak perang Rusia di Ukraina.
Apa yang ingin dicapai Pro Schweiz?
Kelompok tersebut menyatakan bahwa tujuan mereka adalah:
- Netralitas Swiss diterapkan "secara permanen dan tanpa pengecualian"
- Swiss mempertahankan angkatan bersenjata yang mampu melakukan pertahanan
- Swiss tidak terlibat dalam konflik antara pihak-pihak ketiga
- Swiss tidak bergabung dengan aliansi pertahanan kecuali jika diserang
- PBB harus menyetujui setiap sanksi sebelum Swiss bergabung dalam penerapannya
Sikap masyarakat Swiss terhadap netralitas
Menurut jajak pendapat yang dilakukan Swiss Broadcasting Corporation (SBC) pada awal bulan ini, upaya untuk memperketat penafsiran terhadap netralitas Swiss tidak memiliki dukungan yang cukup untuk memenangkan referendum. Sekitar 63% responden mengatakan mereka berniat menolak inisiatif tersebut, sementara 34% berencana mendukungnya.
Hampir semua partai politik utama menolak inisiatif tersebut, kecuali Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berhaluan kanan keras.
"Tujuan kami adalah mendorong perdamaian, diplomasi, dan dialog," kata Wakil Presiden SVP Celine Amaudruz dalam debat yang disiarkan televisi. "Untuk mencapai hal itu, kita harus mempertahankan kredibilitas melalui netralitas bersenjata secara permanen."
Menteri Luar Negeri Swiss: Netralitas membutuhkan 'tingkat fleksibilitas'
Pihak yang menentang inisiatif tersebut berpendapat bahwa di dunia modern, suatu negara tidak dapat berlindung di balik netralitas dan memperlakukan pelaku serta korban secara setara.
"Netralitas selalu diterapkan dengan tingkat fleksibilitas tertentu," tegas Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis dalam debat yang disiarkan televisi baru-baru ini.
Pemungutan suara secara langsung dimulai pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB), dan tempat pemungutan suara ditutup pada tengah hari. Hasilnya diperkirakan mulai diketahui sekitar satu jam kemudian.
Referendum lain mengenai ketahanan pangan juga digelar. Inisiatif tersebut menyerukan agar masyarakat Swiss selalu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas tinggi, dan terjangkau.
Menurut data SRF, 28% pemilih mendukung inisiatif tersebut dan 72% menolaknya.
Inisiatif mengenai pangan tersebut bertujuan agar Swiss memproduksi lebih banyak kebutuhan pangannya sendiri.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: Yuniman Farid
Simak juga Video: Bima Arya Ungkap Ada 300 ASN Terbukti Langgar Netralitas di Pilkada 2024










































