Sidang Umum PBB Digelar, Perang dan Krisis Jadi Sorotan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9), di tengah meningkatnya ketegangan global akibat perang Iran, konflik Rusia-Ukraina, gejolak energi, serta kekhawatiran mengenai masa depan organisasi dunia tersebut.

Pertemuan para pemimpin dunia di New York berlangsung ketika berbagai upaya diplomatik menghadapi jalan buntu. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan dunia memasuki masa ketidakpastian yang mendalam.

"Para pemimpin dunia akan berkumpul di PBB dalam era ketidakpastian yang mendalam. Pada saat yang sama, kekuatan sedang bergeser. Dunia berubah. Dan institusi kita harus berubah bersamanya," kata Guterres.

Trump diperkirakan akan menggunakan pidatonya untuk menegaskan bahwa kepemimpinannya telah menghadapi berbagai persoalan internasional secara langsung. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan Trump akan menyoroti bagaimana pemerintahannya menangani berbagai persoalan kompleks di berbagai belahan dunia.

Di sela-sela sidang, Trump juga dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, serta Presiden Venezuela Delcy Rodríguez. Ia juga akan bertemu para pemimpin dan pejabat senior negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk membahas perang Iran dan serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran terhadap Arab Saudi.

Perang Iran dan tekanan energi

Perang antara AS dan Iran diperkirakan menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan tersebut. Konflik yang telah berlangsung hampir tujuh bulan itu semakin meluas dan berdampak pada keamanan energi regional.

Jalur pengiriman minyak melalui Selat Hormuz mulai membaik dalam beberapa pekan terakhir setelah kapal-kapal komersial mendapat bantuan pengawalan Angkatan Laut AS. Namun, arus minyak masih jauh di bawah tingkat sebelum perang. Harga minyak Brent juga berada di sekitar 100 dolar AS per barel, dibandingkan sekitar 70 dolar sebelum perang.

Arab Saudi sebelumnya menutup sebuah jalur pipa yang berfungsi sebagai alternatif bagi minyak yang terhambat di kawasan Teluk. Langkah itu dilakukan setelah pipa tersebut diserang kelompok militan yang didukung Iran di Irak. Sementara itu, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman juga meningkatkan risiko bagi kapal pengangkut minyak di sekitar Selat Bab al-Mandab.

Qatar dan sejumlah mediator lainnya berupaya menghidupkan kembali perundingan antara Washington dan Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari mengatakan para mediator menghadapi "defisit kepercayaan yang mendalam" antara kedua pihak.

"Yang ingin kami katakan adalah, 'Dengar, ini akan berakhir di meja perundingan.' Kita bisa menandatangani kesepakatan sekarang atau 10 bulan lagi. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah orang yang tewas dan kehancuran yang kita lihat," kata al-Ansari.

Zelenskyy dorong gencatan senjata energi

Di tengah pertemuan PBB, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan bertemu Trump untuk membahas usulan gencatan senjata terhadap infrastruktur energi Rusia dan Ukraina.

Pertemuan itu berlangsung ketika serangan udara kedua pihak semakin meningkat. Ukraina khawatir Rusia akan kembali menargetkan fasilitas pembangkit listrik dan pemanas menjelang musim dingin.

Zelenskyy mengatakan setelah berbicara dengan Trump melalui telepon pada Minggu (20/9), terdapat "momentum diplomatik" dan gagasan mengenai langkah-langkah deeskalasi.

"Sektor energi Ukraina, infrastruktur kritis, dan ekspor pangan kami harus berhenti menjadi sasaran Rusia, dan ini akan diikuti langkah-langkah deeskalasi yang sepadan dari pihak kami. Solusi dimungkinkan," tulis Zelenskyy di X.

Trump sebelumnya mengatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat untuk tidak menyerang sasaran energi. Namun, kesepakatan tersebut tidak bertahan lama setelah Rusia menyerang stasiun pengisian bahan bakar di Kyiv dan Ukraina menyerang kilang minyak Rusia.

Menurut seseorang yang mengetahui pembicaraan tersebut, Trump meminta Zelenskyy menghentikan serangan terhadap kilang minyak Rusia sebagai bagian dari upaya deeskalasi.

Namun, Kyiv enggan menghentikan serangan secara sepihak. Ukraina menilai serangan terhadap industri minyak Rusia merupakan salah satu cara untuk menekan Moskow agar kembali ke meja perundingan.

Sementara itu, Trump mengkritik dampak perang terhadap industri minyak Rusia. "Rusia sayangnya telah kehilangan kendali atas industri minyak dieselnya akibat perang dengan Ukraina," tulis Trump di Truth Social. Ia kemudian menambahkan, "Perang yang konyol dan tidak pernah berakhir dengan Ukraina ini harus diakhiri."

Masa depan PBB dan tatanan dunia

Selain perang, masa depan PBB sendiri menjadi perhatian dalam pertemuan tahun ini. Sejumlah diplomat dan pejabat yang berbicara kepada Associated Press menggambarkan kondisi dunia sebagai semakin tidak stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Mantan Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan organisasi tersebut berada pada titik penting. "PBB benar-benar berada pada titik balik. Tidak diragukan lagi. Tahun lalu kondisinya buruk. Tahun ini tidak jauh lebih baik," katanya.

Salah satu persoalan yang kembali muncul adalah reformasi Dewan Keamanan PBB. Rusia mengatakan jumlah anggota tetap harus diperluas, tetapi hak veto yang dimiliki lima anggota tetap saat ini harus dipertahankan.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia mendukung reformasi Dewan Keamanan sekaligus perluasan keanggotaan permanen.

"Pada saat yang sama, kami percaya bahwa institusi anggota tetap Dewan Keamanan, serta hak veto, merupakan elemen yang sangat penting dari keseluruhan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Peskov.

Pernyataan itu berbeda dengan seruan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menginginkan penghapusan keanggotaan permanen dan hak veto. Erdogan telah lama mengkritik struktur Dewan Keamanan karena dinilai tidak mencerminkan komunitas internasional dan tidak mampu mengambil keputusan secara cepat.

Di tengah berbagai perbedaan tersebut, para pemimpin dunia juga menghadapi persoalan lain, mulai dari dampak akal imitasi (AI), krisis iklim, hingga ketidakpastian ekonomi global. Menteri Luar Negeri Slovenia Tone Kajzer mengatakan perubahan hubungan dan aliansi membuat kepentingan negara-negara semakin sulit diselaraskan.

"Dalam hubungan internasional, semuanya berubah: persahabatan berubah dan aliansi berubah. Namun yang tetap adalah kepentingan dan bagaimana menyelaraskan kepentingan tersebut agar kita hidup dalam damai dan bukan dalam konflik permanen," kata Kajzer.

Editor: Yuniman Farid

Tonton juga video "PBB Dukung Kebebasan Pers Usai Trump Larang 3 Media Masuk Gedung Putih"