.webp)
Kanselir Jerman Friedrich Merz bersikeras mendukung Ukraina dengan bantuan militer dalam perang melawan Rusia.
"Kita mendukung Ukraina, dan kita akan terus mendukungnya, karena Ukraina juga sedang mempertahankan kebebasan kita," kata sang kanselir pada 9 September dalam sebuah debat di Parlemen Jerman, Bundestag.
Pernyataan Kanselir Jerman tersebut dialamatkan pada pemimpin partai Alternatif untuk Jerman (AfD), Alice Weidel, yang sebelumnya mendesak sang kanselir untuk "mulai mendorong perundingan damai Rusia-Ukraina, seperti yang dilakukan AS."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden AS Donald Trump telah mengisyaratkan bahwa ia akan memberikan konsesi yang sangat besar kepada Rusia untuk bernegosiasi, para kritikus di Jerman menggambarkan hal itu sebagai 'perdamaian yang dipaksakan'.
Pimpinan AfD turut membahas harga energi yang kian mahal, "Kita membutuhkan gas alam murah dari Rusia. Itulah yang akan kita upayakan." Pernyataan tersebut sembari menyiratkan peran pemerintah Ukraina dalam ledakan pipa gas Nord Stream, jalur gas yang terhubung antara Rusia dan Jerman, pada September 2022 lalu.
"Mereka terus memberi imbalan kepada 'para dalang' yang diduga berada di balik serangan di Kyiv dengan pembayaran bernilai miliaran dolar yang jadi beban Jerman." Sebuah tim sabotase asal Ukraina diduga berada di balik serangan tersebut.
Besarnya dukungan kepada Rusia, ditunjukkan oleh anggota parlemen AfD, Jrgen Koegel, yang selama debat menyebut "Presiden yang kami hormati Vladimir Putin, tidak menimbulkan ancaman perang bagi NATO."
Perpecahan antara Jerman timur dan barat terkait bantuan untuk Ukraina
Antagonisme AfD dalam perang di Ukraina bukan hal baru. Namun, sejak memenangkan pemilihan parlemen negara bagian di Sachsen-Anhalt pada 6 September yang meraih hampir 44% suara, partai ini kian lantang menyerukan penolakannya.
Jika digabungkan, sekitar 60% pemilih di Sachsen-Anhalt memilih partai-partai yang menentang dukungan bagi Ukraina atau bersikap skeptis atas negara. Partai-partai tersebut adalah partai AfD, partai sosialis Die Linke, dan aliansi Sahra Wagenknecht (BSW).
Menurut sebuah survei, kekhawatiran akan perdamaian di Eropa berpengaruh pada pilihan warga. Responden menyebut topik ini sebagai yang kedua terpenting, setelah "jaminan sosial", jauh dari isu imigrasi atau lingkungan dan iklim.
Selain itu, hasil survei ARD Deutschlandtrend yang dilakukan tak lama sebelum pemilihan menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara warga di wilayah timur dan barat Jerman terkait dukungan militer bagi Ukraina.
Sekitar 39% warga Jerman barat (dari wilayah yang dulunya merupakan Jerman Barat sebelum reunifikasi) berpendapat bahwa bantuan militer Jerman pada Ukraina sudah terlalu berlebihan, sementara angka tersebut mencapai 54% bagi warga di Jerman timur - orang-orang yang tinggal di wilayah yang dulunya merupakan negara komunis Republik Demokratik Jerman (DDR).
"Kebijakan yang diambil pemerintah federal Jerman terkait Ukraina tidak mendapat dukungan mayoritas di wilayah timur," kata Johannes Varwick, seorang ilmuwan politik di Universitas Martin Luther Halle-Wittenberg di Sachsen-Anhalt, kepada DW.
"Saya tidak akan menyebutnya sebagai 'pro-Rusia', hal itu berasal dari keinginan untuk lebih memprioritaskan diplomasi daripada terus-menerus mengirimkan senjata guna memperpanjang perang yang tidak mungkin dimenangkan oleh Ukraina," jelas Varwick.
Ketakutan Jerman akan ancaman Rusia
Pada 2 September, pemerintah Jerman menyalahkan Rusia atas serangan pesawat nirawak yang gagal di Bandara Leipzig, yang merupakan pusat pengiriman bantuan militer ke Ukraina.
Putin menyebutnya sebagai "kesalahan serius," sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahkan menyebut tuduhan tersebut sebagai "awal dari perang yang sesungguhnya." Pertukaran serangan verbal ini menandai tingkat eskalasi baru dalam hubungan yang telah bersitegang.
Menurut survei terbaru dari ARD Deutschlandtrend, sebagian besar warga Jerman (56%) saat ini merasa sangat atau sangat-sangat terancam oleh Rusia. Namun survei tersebut juga menunjukkan bahwa warga Jerman timur dan pemilih AfD merasa kurang terancam oleh Rusia. Hasil pemilu di Sachsen-Anhalt tampaknya juga mencerminkan hal ini.
Ilmuwan politik Sven Leunig dari Universitas Friedrich Schiller Jena di negara bagian Thuringia memiliki pandangannya sendiri mengenai reaksi warga Jerman bagian timur, terutama setelah insiden di Leipzig, "Ini bukanlah penolakan mendasar terhadap dukungan bagi Ukraina, melainkan reaksi yang didasari rasa takut," kata Leunig.
"Mereka ingin menjauh dari konflik tersebut, agar tidak semakin terseret ke dalamnya. Hal ini tentu memperkuat partai-partai seperti AfD, BSW, dan Partai Kiri, yang mengakomodasi sentimen-sentimen tersebut."
Ada juga alasan lain yang menginginkan pemerintah menekan dukungan terhadap Ukraina. Menurut AfD dan BSW, dana yang diterima Ukraina seharusnya dapat digunakan untuk anggaran layanan sosial Jerman yang sedang tertekan. Anggota parlemen AfD Gottfried Curio, misalnya, menuduh pemerintah Jerman memotong tunjangan sosial dan menaikkan pajak "untuk terus memberikan miliaran kepada negara-negara asing," guna membiayai perang negara lain seperti di Ukraina.
Dukungan terhadap Ukraina perlahan melemah
Kanselir Merz masih yakin bahwa ia mendapat dukungan politik dan publik atas langkah yang diambilnya. Dalam debat di Bundestag, beginilah ia menanggapi usulan AfD untuk melanjutkan pasokan energi dari Rusia dan menghentikan dukungan Jerman terhadap Ukraina, "Jalan yang Anda gambarkan ini tidak didukung oleh mayoritas di parlemen Jerman dan juga tidak didukung oleh mayoritas penduduk Republik Federal Jerman. Kami akan mempertahankan kebebasan ini, juga untuk masa depan."
Namun, dukungan terhadap Ukraina, sebagaimana ditunjukkan dalam survei ARD Deutschlandtrend selama bertahun-tahun, semakin kurang didukung oleh masyarakat. Persentase orang yang menganggap dukungan militer sudah terlalu berlebihan terus meningkat, perlahan namun pasti, dan kini mencapai 42%.
Leunig berpendapat bahwa pemerintah Jerman belum berada di bawah tekanan untuk meninjau ulang kebijakannya terhadap Ukraina, pemerintah masih memiliki "dukungan yang jelas" akan kebijakan saat ini. "Selain itu, ancaman yang datang dari Rusia juga nampak kian meluas. Tentu saja, jika dukungan publik melemah dalam jangka panjang, pemerintah harus meresponnya," jelas ilmuwan politik tersebut.
Apakah Ukraina adalah 'Afghanistan kedua'?
Rekan kerja Leunig, Johannes Varwick, menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi, bukan semata-mata karena suasana di Jerman sekarang, "Ya, kita harus mendukung Ukraina, tetapi mendukung Ukraina tidak berarti memicu perang habis-habisan yang sia-sia tanpa strategi politik yang layak. Hal itu akan menghancurkan Ukraina, meskipun digambarkan sebagai 'pro-Ukraina'."
Para kritikus pun membandingkannya dengan intervensi barat di Afganistan yang berjalan selama 20 tahun, menghabiskan miliaran dolar, dan menewaskan sekitar 3.500 tentara Barat. Intervensi ini berakhir dengan Taliban yang kembali di tampuk kekuasaan.
Namun, Leunig punya pandangan yang berbeda. "Saya pikir kedua kasus tersebut tidak identik. Di Afghanistan, ada intervensi militer langsung oleh negara-negara Barat dengan pasukan darat dan udara. Di Ukraina, dukungannya berupa pasokan senjata. Namun, kekhawatiran publik bahwa perang akan berlarut-larut, di sinilah tentu saja ada kesamaan dengan Afghanistan, dan bahwa pada akhirnya Ukraina mungkin tetap harus menyerah."
Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah Jerman sedang mempertimbangkan kembali posisinya. Selama kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Berlin, 10 September lalu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan, "Jerman akan tetap pada kebijakannya yang diambilnya," terlepas dari perdebatan yang ada di dalam negeri.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Rizki Nugraha
