.webp)
Harga bahan bakar di Jerman melonjak dan memicu kemarahan pengemudi. Di Berlin, harga bensin E10 pada pagi 15 September berada di kisaran €2,25 (sekitar Rp46.000) per liter. Sementara itu, harga diesel mencapai sekitar €2,37 (sekitar Rp48.500) per liter. Pada pukul 12.00, harga naik sekitar €0,20 per liter.
Harga tertinggi tercatat di sebuah SPBU di jalan tol di Berlin bagian selatan. Harga bensin Super Plus di sana mencapai €3,03 per liter.
SPBU di Jerman hanya diperbolehkan menaikkan harga bahan bakar sekali sehari, yakni pada pukul 12.00. Kenaikan harga tersebut semakin membebani pengemudi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di kota-kota besar, masyarakat masih memiliki pilihan menggunakan transportasi umum. Namun, warga di wilayah pedesaan hampir tidak memiliki alternatif selain menggunakan mobil. Keuntungan justru dirasakan mereka yang tinggal di dekat perbatasan negara dan bisa membeli bahan bakar di negara tetangga.
Pada 7 September, mengisi tangki 60 liter dengan bensin E10 sekitar €31 lebih murah di Republik Ceko dan Polandia dibandingkan di Jerman. Di Luksemburg, selisihnya €28, sedangkan di Austria €25. Perhitungan tersebut berasal dari Kantor Statistik Federal Jerman.
Jerman memiliki sembilan negara tetangga. Harga bensin jauh lebih murah di tujuh negara tersebut, sementara diesel lebih murah di enam negara. Hanya Belanda dan Denmark yang memiliki harga bahan bakar lebih tinggi daripada Jerman.
Pemerintah Jerman mengaku 'sangat prihatin dan semakin khawatir'
Pemerintah Jerman berjanji akan mengambil langkah untuk meredakan tekanan akibat tingginya harga bahan bakar. Kanselir Friedrich Merz (CDU) mengatakan banyak pengemudi sudah mencapai batas kesabaran.
"Banyak orang yang setiap hari membutuhkan mobil sudah mencapai batas kesabaran mereka," kata Merz pada Selasa dalam acara yang digelar Asosiasi Perdagangan Luar Negeri Jerman (BGA) di Berlin. "Saya kira kita harus bertindak."
Namun, Merz mengatakan pemerintah belum menentukan "langkah-langkah konkret" yang akan diambil.
"Karena itu, kami terus berdialog secara erat di dalam pemerintah federal dan dengan pemerintah negara bagian," ujarnya. Menurut Merz, proposal pemerintah akan diumumkan "dalam waktu sangat dekat".
Namun, pemerintah juga menolak anggapan bahwa kebijakannya menjadi penyebab utama kenaikan harga.
Pada Senin (14/9) di Berlin, Wakil Juru Bicara Pemerintah Steffen Meyer mengatakan kenaikan harga terutama dipicu perkembangan situasi geopolitik.
"Bukan tindakan pemerintah federal atau hal semacam itu yang menyebabkan harga naik sedemikian tajam. Sebaliknya, sebagian besar disebabkan oleh situasi yang semakin memburuk di Timur Tengah, serangan terhadap jaringan pipa minyak, serta blokade jalur pelayaran," kata Meyer.
Di sisi lain, Jerman memang memberlakukan pajak dan pungutan bahan bakar yang relatif tinggi. Klub otomotif ADAC menunjukkan bahwa meskipun harga minyak masih berada di bawah level tertinggi sebelumnya, harga bensin E10 kini berada pada level tertinggi.
"Dari perspektif ADAC, karena itu diperlukan transparansi yang lebih besar, terutama terkait pasar kilang dan pasar grosir," kata seorang juru bicara ADAC.
Dugaan pengerukan keuntungan di SPBU
Herbert Rabl dari Gas Station Interest Group (TIV) menilai perusahaan minyak ikut bertanggung jawab atas tingginya harga bahan bakar.
"Mereka meraup keuntungan besar. Perusahaan minyak sama sekali tidak mengurangi margin keuntungan mereka," kata Rabl kepada surat kabar Rheinische Post.
Menurut Rabl, persoalan tersebut sudah lama menjadi perdebatan politik. Namun, pemerintah federal masih berbeda pendapat mengenai langkah yang bisa diambil.
Pemerintah juga menghadapi keterbatasan anggaran. Koalisi yang terdiri dari blok konservatif Christian Democratic Union/Christian Social Union (CDU/CSU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD) harus menghadapi kondisi kas negara yang kosong.
Pemerintah federal tidak dapat menutup defisit anggaran tanpa menambah utang baru dalam jumlah yang secara historis sangat tinggi.
"Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menurunkan harga ini adalah mengakhiri permusuhan dan memastikan kebebasan navigasi," kata Meyer.
Potongan harga BBM atau keringanan pajak?
Pemerintah Jerman sebelumnya telah memberikan keringanan untuk menghadapi kenaikan harga minyak setelah pecahnya perang di Iran. Mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026, pajak energi atas bensin dan diesel untuk sementara dikurangi.
Dengan memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN), kebijakan tersebut diperkirakan menurunkan harga bahan bakar sekitar €0,17 per liter.
"Kami pernah memberikan potongan harga bahan bakar; kami mensubsidi harga," kata Menteri Ekonomi Federal Katherina Reiche (CDU) kepada jaringan televisi n-tv.
Namun, Reiche mengatakan pemerintah tidak memiliki ruang anggaran untuk mengulangi kebijakan tersebut.
"Kami di dalam koalisi telah memutuskan bahwa saat ini kami tidak memiliki ruang fiskal untuk melakukan hal tersebut," ujarnya.
Sebagai alternatif, kelompok konservatif mempertimbangkan keringanan pajak bagi pekerja yang bepergian ke tempat kerja. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
SPD menginginkan langkah yang berbeda. Partai tersebut kembali mendorong pemerintah menetapkan batas harga bahan bakar, seperti yang dilakukannya tidak lama setelah perang Iran pecah.
Salah satu sumber pendanaan yang diusulkan adalah pajak atas keuntungan berlebih perusahaan energi. SPD juga mendukung pengurangan sementara pajak energi untuk menghadapi situasi krisis. Tujuannya adalah menurunkan harga secara langsung di SPBU.
AfD berpeluang mendapat keuntungan dari perselisihan
Perdebatan di dalam pemerintah federal berlangsung menjelang pemilihan kepala daerah di dua negara bagian pada 20 September.
Di Mecklenburg-Western Pomerania, Perdana Menteri Negara Bagian Manuela Schwesig dari SPD berusaha mencegah kemenangan Alternative for Germany (AfD).
Dalam jajak pendapat terbaru, AfD berada di posisi teratas dengan 38%. SPD belakangan berhasil mempersempit jarak dan kini memperoleh 34%.
AfD mengusulkan penurunan harga bahan bakar secara drastis dengan menghapus pajak karbon dioksida atas bahan bakar fosil dan menurunkan pajak energi ke tingkat minimum Uni Eropa. Partai tersebut juga mengusulkan penurunan PPN atas bensin dan diesel dari 19% menjadi 7%.
"Ada pilihan untuk menerapkan batas harga bahan bakar sekaligus pajak atas keuntungan berlebih, seperti di Luksemburg," kata Schwesig pada Senin (14/9) di Schwerin.
Ia juga mengkritik pemerintah federal karena belum mengambil tindakan.
"Kanselir hanya membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan itu menimbulkan frustrasi," ujarnya.
Solusi dari Uni Eropa?
Pemerintah Jerman juga mendorong pembahasan mengenai pajak atas keuntungan berlebih di tingkat Uni Eropa.
Menurut Kementerian Keuangan Federal Jerman yang dipimpin SPD, Menteri Lars Klingbeil akan "mendorong dengan kuat" penerapan pajak tersebut dalam pertemuan para menteri keuangan Uni Eropa di Dublin pada Jumat mendatang.
Para pejabat di Berlin mengatakan pajak atas keuntungan berlebih saat ini sedang dibahas di tingkat Eropa.
"Negara-negara anggota besar seperti Spanyol dan Polandia berada di pihak kami," kata seorang juru bicara Kementerian Keuangan pada Senin (14/9) di Berlin.
Menurutnya, pajak tersebut dapat digunakan untuk mengambil sebagian keuntungan perusahaan minyak selama krisis dan menyalurkannya sebagai bantuan kepada masyarakat yang paling terdampak.
"Pajak atas keuntungan berlebih seperti ini dapat menjadi salah satu cara memanfaatkan keuntungan berlebihan yang diraup perusahaan minyak selama krisis ini, dengan membebani konsumen dan menaikkan harga secara berlebihan, untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang paling terdampak oleh tingginya harga bahan bakar," tambahnya.
Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman
Diadaptasi dari Bahasa Inggris oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha
