.webp)
Warga Islandia menolak rencana pembukaan kembali perundingan agar negaranya bergabung dengan Uni Eropa.
Hasil akhir referendum yang diumumkan pada Minggu (30/08) menunjukkan kubu warga yang memilih "Tidak" meraih 52,8% suara, sementara kubu warga yang memilih "Ya" mendapat 47,2%, menurut penghitungan resmi yang dipublikasikan lembaga penyiaran publik RUV.
Ibu kota Reykjavik menjadi satu-satunya wilayah di negara berpenduduk sekitar 400.000 jiwa itu, yang mendukung referendum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sekitar 270.000 warga yang berhak memilih, sebanyak 82% menggunakan hak suaranya.
Pemerintah Islandia hormati hasil referendum
Perdana Menteri Islandia Kristrun Frostadottir, yang mendukung kubu "Ya", mengatakan hasil tersebut bukan kekalahan, melainkan wujud demokrasi.
"Saya tidak melihat ini sebagai kemunduran. Saya melihatnya sebagai kemenangan bagi demokrasi," katanya. Ia menambahkan, lebih dari 80% warga ikut menentukan keputusan tersebut. Meski begitu, Islandia akan terus memperkuat hubungannya dengan Kawasan Ekonomi Eropa.
"Saya tidak melihat adanya kekecewaan yang mendalam," katanya. "Memang ada sebagian orang yang tidak menerima hasil referendum, tetapi setelah berbicara dengan banyak pihak dari berbagai daerah, saya melihat mereka cukup terbuka menerima apa pun hasilnya," pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Antnio Costa mengatakan Uni Eropa menghormati keputusan demokratis warga Islandia untuk tidak melanjutkan kembali perundingan, "Islandia tetap menjadi salah satu mitra terdekat dan paling dipercaya Uni Eropa," ujar seorang juru bicara.
Pemungutan suara pada Sabtu (29/08) digelar di tengah berulangnya ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland yang berada di dekat Islandia.
Meski Islandia merupakan anggota NATO, para pendukung keanggotaan Uni Eropa menilai solidaritas Eropa akan memberikan perlindungan lebih kuat jika suatu saat Trump melontarkan ancaman serupa.
Kubu penolak menang tipis
Penghitungan suara berlangsung ketat sepanjang malam. Kubu "Ya" sempat unggul, terutama berkat suara dari ibu kota Reykjavik, sebelum keunggulan berbalik ke kubu "Tidak".
Saat fajar, selisih suara kedua kubu hanya beberapa ratus suara. Namun, jarak tersebut melebar setelah suara dari wilayah pedesaan mulai dihitung, tempat kubu oposisi dan warga yang menolak terhadap keanggotaan Uni Eropa lebih kuat.
"Ini bukan waktunya untuk bergabung," kata salah satu pemilih kubu "Tidak", Daniel Bjarkason, kepada Associated Press.
"Mungkin 10, 15, 20 tahun lagi atau lebih, kita bisa mempertimbangkannya kembali. Tapi untuk sekarang, masyarakat masih terlalu terpecah. Kalau memang ingin bergabung dengan Uni Eropa, seharusnya dukungannya bisa mencapai 70-30 untuk kubu 'Ya'," tambahnya.
Perdebatan panjang soal keanggotaan UE
Islandia telah memperdebatkan kemungkinan bergabung dengan Uni Eropa selama hampir dua dekade.
Pemerintahan Islandia saat ini yang berhaluan kiri, awalnya berencana menggelar referendum tahun depan (2027). Namun, pemungutan suara dipercepat karena meningkatnya ketegangan geopolitik terkait perang Rusia di Ukraina dan isu Greenland.
Negara Nordik itu pertama kali mengajukan permohonan bergabung pada 2009, setelah krisis keuangan global menghantam Islandia cukup parah. Perundingan kemudian dihentikan pada 2013 setelah pemerintahan yang skeptis terhadap Uni Eropa berkuasa.
Hasil referendum ini diperkirakan mengecewakan banyak pihak di dalam Uni Eropa. Sebagai negara kaya, stabil, dan demokratis dengan sektor perikanan yang kuat, Islandia sebenarnya dinilai bisa bergabung dalam waktu relatif singkat. Kroasia menjadi negara terakhir yang masuk pada 2013.
Berbeda dengan Islandia, sebagian besar negara kandidat lain masih harus menjalani reformasi panjang untuk menyesuaikan diri dengan aturan Uni Eropa.
Masuknya Islandia, bersama Montenegro dan mungkin Moldova, dalam dua tahun ke depan dinilai bisa membantu memulihkan citra Uni Eropa setelah Inggris keluar pada 2020.
Industri perikanan jadi pertimbangan
Hasil referendum sekaligus meredakan kekhawatiran sebagian pemilih bahwa bergabung dengan Uni Eropa dapat mengurangi kedaulatan Islandia. Hak penangkapan ikan menjadi salah satu isu utama.
Industri perikanan selama ini menjadi salah satu yang menentang soal keanggotaan Islandia di Uni Eropa. Sekitar 90% pelaku industri disebut menolak rencana tersebut.
Uni Eropa sebelumnya dinilai bersedia mencari kompromi terkait sejumlah isu sensitif, termasuk perikanan dan pertanian, untuk memuluskan rencana Islandia bergabung dengan Uni Eropa.
Perikanan telah menjadi bagian penting dari kehidupan dan identitas warga Islandia selama berabad-abad. Sejak merdeka dari Denmark pada 1944, Islandia dikenal berani mempertahankan kedaulatannya.
Pada 1970-an, Islandia bahkan memenangkan sengketa hak atas wilayah perairan dan perikanan yang dikenal dengan "Perang Cod" melawan Inggris.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
Editor: Adelia Dinda Sani
Simak juga Video 'Mengapa Islandia Jadi Negara Kesetaraan Gender Terbaik di Dunia?':
