Meski berjarak ribuan kilometer, dampak blokade Selat Hormuz kini mulai dirasakan warga Irak. Penutupan jalur pelayaran strategis tersebut membuat kehidupan banyak warga semakin sulit.
Selama sekitar tiga bulan terakhir, Mahmoud Waleed mengaku gajinya terus mengalami keterlambatan. Guru berusia 38 tahun itu menerima gaji dari Kementerian Pendidikan Irak. Namun, karena Irak tidak dapat mengekspor minyak dalam jumlah yang cukup melalui Selat Hormuz, pemerintah mulai mengalami kekurangan dana.
Akibatnya, ribuan pegawai negeri di Irak, termasuk Waleed, tidak lagi menerima gaji tepat waktu.
"Keterlambatan ini sangat berdampak bagi kami," ujar Waleed, warga Mosul, kepada DW.
"Seperti kebanyakan orang, kami juga punya kewajiban keuangan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang kami semakin yakin harus mengurangi pengeluaran dan menyisihkan uang untuk keadaan darurat, setidaknya sampai situasinya kembali normal. Kondisi ini membuat kami cemas dan takut."
Kekhawatiran serupa juga dirasakan Ahmed, seorang dokter di Mosul yang meminta identitas lengkapnya tidak dipublikasikan karena alasan pribadi.
"Masa depan terasa semakin tidak pasti," katanya.
"Bulan ini, gaji kami terlambat lebih dari 10 hari. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa negara sedang mengalami kekurangan arus kas sehingga pembayaran gaji ikut tertunda. Tapi kami tidak tahu sampai kapan keterlambatan berikutnya akan terjadi."
Pada awal Agustus, keterlambatan pembayaran gaji memicu sejumlah aksi protes kecil di berbagai wilayah Irak. Staf universitas di sejumlah daerah turun ke jalan, disusul pegawai Kementerian Kelistrikan yang juga menyuarakan protes serupa.
Alasan Irak kesulitan membayar gaji
Hampir seluruh anggaran negara Irak, sekitar 85% hingga 90%, berasal dari ekspor minyak. Di saat yang sama, Irak memiliki sektor publik yang besar dan berkembang. Sekitar dua pertiga dari 30 juta penduduk usia kerja di negara itu bergantung pada pemerintah sebagai sumber penghidupan. Akibatnya, sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk membayar gaji pegawai negeri, pensiun, dan bantuan sosial. Setiap bulan, pemerintah Irak membutuhkan dana sekitar US$6,5 miliar hingga US$8,2 miliar untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah semakin kesulitan memperoleh dana tersebut.
Sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari, Iran memblokade Selat Hormuz. Sebelum blokade diberlakukan, sekitar 80% hingga 90% ekspor minyak Irak dikirim melalui jalur tersebut. Berbeda dengan negara-negara lain di kawasan, Irak tidak memiliki jalur ekspor alternatif yang memadai.
Akibat blokade itu, ekspor minyak Irak pada Maret turun sekitar 83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Mei, ekspor minyak mentah melalui jalur laut bahkan anjlok hingga 97%.
Kabar inilah yang belakangan memicu kepanikan di Irak. Beredar rumor bahwa gaji pegawai negeri tidak lagi akan dibayarkan setiap bulan, melainkan setiap 45 hari.
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Irak mengeluarkan sejumlah pernyataan untuk membantah kabar tersebut. Pemerintah juga menyatakan masih memiliki cadangan devisa sebesar US$83 miliar, ditambah cadangan emas dan pendapatan di luar sektor minyak. Pada Selasa, pemerintah menegaskan dana tersebut cukup untuk membayar gaji selama 10 hingga 11 bulan ke depan.
Meski begitu, kondisi tersebut belum tentu menjamin situasi akan segera membaik. Dalam laporan yang dirilis pekan ini, firma konsultan asal Inggris, Oxford Economics memperkirakan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz belum akan kembali normal dalam waktu dekat.
"Hingga setidaknya 2028, volume lalu lintas diperkirakan akan terus berfluktuasi seiring mereda dan meningkatnya ketegangan. Namun, secara rata-rata tetap akan berada jauh di bawah tingkat sebelum konflik," kata Direktur Riset Makro Global Oxford Economics, Ben May.
Ekonom Irak Ali Al-Rawi, dalam laporan yang diterbitkan lembaga kajian Al Bayan Center pada Agustus, menyebut situasi ini sebagai krisis serius yang "melampaui sektor minyak."
"Seluruh perekonomian Irak kini pada dasarnya bergantung pada pendapatan minyak," tulisnya.
Irak terancam tidak stabil?
Tak satu pun pegawai negeri yang diwawancarai DW mengaku berencana ikut berdemonstrasi jika gaji mereka kembali terlambat dibayarkan.
Untuk saat ini, kondisi tersebut juga dinilai belum cukup untuk mengguncang stabilitas Irak. Peneliti di lembaga kajian asal Inggris Chatham House, Hayder al-Shakeri, mengatakan keterlambatan pembayaran gaji kemungkinan hanya akan memicu aksi protes di sektor-sektor tertentu.
"Jika keterlambatan gaji terus berlanjut, saya memperkirakan akan muncul lebih banyak demo. Namun pada tahap awal, aksi tersebut kemungkinan masih bersifat sektoral dan belum berkembang menjadi gerakan nasional seperti demonstrasi Tishreen," kata Al-Shakeri kepada DW, yang merujuk pada gelombang unjuk rasa besar yang dipimpin anak muda pada 2019 hingga 2021 untuk menentang pemerintah.
Menurutnya, pemerintah Irak telah belajar dari pengalaman tersebut dan kini memiliki berbagai mekanisme politik, administratif, serta keamanan untuk mencegah protes meluas.
Meski demikian, situasi dapat berubah apabila keterlambatan gaji terjadi bersamaan dengan persoalan lain, seperti krisis listrik, inflasi, dan memburuknya layanan publik.
"Jika keterlambatan gaji disertai pemadaman listrik, inflasi, dan penurunan kualitas layanan publik dalam jangka panjang, berbagai aksi protes yang terpisah itu bisa saling terhubung," ujar Al-Shakeri.
"Pada titik itu, stabilitas Irak yang selama ini terjaga akan menghadapi ujian yang jauh lebih serius."
Respons Irak
Irak berupaya mengurangi ketergantungannya pada Selat Hormuzsebagai jalur ekspor minyak.
Sebagian kecil minyak Irak kini diekspor melalui jaringan pipa yang melintasi Turki. Selain itu, minyak juga diangkut menggunakan truk menuju pelabuhan di Suriah sebelum dikirim melalui kapal. Pekan lalu, pemerintah Irak mengumumkan rencana mengaktifkan kembali jalur pipa minyak Irak-Lebanon yang sudah lama tidak beroperasi.
Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi juga mengatakan saat mengunjungi Iran pada akhir Juli 2026, ia meminta pejabat Iran memberikan izin khusus agar minyak Irak dapat kembali melewati Selat Hormuz. Hubungan antara kedua negara sendiri terbilang baik.
Namun, menurut para pakar, langkah yang jauh lebih penting adalah pemerintah Irak untuk menerapkan reformasi yang realistis. Reformasi tersebut mencakup upaya mengurangi korupsi dan mendorong sektor swasta, sehingga Irak dapat mengurangi ketergantungannya pada minyak sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di luar sektor pemerintahan.
Namun, reformasi juga membutuhkan pendanaan. Data terbaru justru menunjukkan hal sebaliknya, menurut peneliti dari konsultan ekonomi Iraqi Horizons dalam laporan mereka bulan ini.
Pada Mei, total belanja pemerintah Irak turun sekitar seperempat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total belanja operasional tersebut, 99% dialokasikan untuk gaji, pensiun, dan jaminan sosial. Artinya, hanya sedikit dana yang tersisa untuk kebutuhan lainnya, kata para konsultan.
"Krisis fiskal sebelumnya juga telah mendorong pemerintah Irak melakukan reformasi," kata Al-Shakeri dari Chatham House. "Ketika pendapatan minyak turun, pemerintah cenderung lebih terbuka membahas pemberantasan korupsi, meningkatkan pendapatan dari sektor nonminyak, dan mendukung sektor swasta. Namun, ketika pendapatan minyak kembali mengalir, dorongan politik untuk melakukan reformasi ikut melemah."
Menurut Al-Shakeri, krisis yang terjadi saat ini dapat membuka peluang bagi reformasi di Irak.
"Namun, pertanyaannya adalah apakah peluang tersebut akan bertahan setelah tekanan langsung akibat krisis mulai mereda."
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Cinta Zanidya
Editor: Muhammad Hanafi & Yuniman Farid
Lihat juga Video: Milisi Pro-Iran Ancam Balas AS dan Arab Saudi Usai Serangan Mematikan
(ita/ita)