Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Rabu (22/07) memperingatkan para pemimpin Asia bahwa tuntutan Iran untuk menguasai dan memungut biaya atas pelayaran di Selat Hormuz akan mengancam perekonomian dunia serta prinsip kebebasan bernavigasi.
Rubio menyampaikan pernyataan tersebut saat pembukaan pertemuan tahunan menteri luar negeri ASEAN dan negara mitra di Manila, ibu kota Filipina. Negara-negara ASEAN sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran atas kembali memanasnya perang di Timur Tengah yang turut memberikan dampak besar bagi kawasan Asia Tenggara. Meski perhatian Washington saat ini banyak tersita oleh konflik di Timur Tengah, Rubio menegaskan: "Kami mendukung ASEAN sepenuhnya."
"Jika kita menciptakan preseden di Timur Tengah, di mana sebuah negara dapat memutuskan untuk mengendalikan jalur pelayaran internasional, memungut biaya, dan jika tidak dibayar mereka akan menyerang kapal-kapal yang melintas, maka kita telah menciptakan preseden yang sangat berbahaya. Hal itu bisa terulang di berbagai belahan dunia lainnya, termasuk di kawasan ini," ujarnya.
Para diplomat tertinggi dari Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan sejumlah negara lainnya berada di Manila pekan ini untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Asia Tenggara, ASEAN. Menteri Luar Negeri Inggris yang baru dilantik, Ed Miliband, juga dijadwalkan tiba pada Rabu. Pertemuan masih akan berlangsung hingga hari Jumat (24/7).
Mengimbangi kekuatan Cina
Di Manila, Rubio sempat mengadakan pertemuan dengan menteri luar negeri negara-negara anggota Kemitraan Quad, yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai prioritas bersama, termasuk kerja sama di bidang teknologi, bantuan kemanusiaan, tanggap darurat, serta keamanan maritim dan keamanan lintas negara.
Keempat negara kemudian mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap berbagai inisiatif keamanan maritim yang bertujuan mengimbangi meningkatnya pengaruh Cina di kawasan."Kami bersatu dalam keyakinan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan maritim Indo-Pasifik merupakan fondasi bagi keamanan dan kemakmuran kawasan," demikian bunyi pernyataan bersama para pemimpin tersebut.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berulang kali mengkritik tindakan Cina yang dinilai semakin agresif di Laut Cina Selatan dan merugikan negara-negara pengklaim yang lebih kecil, seperti Filipina, yang merupakan sekutu perjanjian tertua Amerika Serikat di Asia.
Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, yang juga melibatkan Taiwan serta sejumlah negara anggota ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei, menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan selama tiga hari yang dimulai pada hari Selasa (21/07) di Manila.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada hari Rabu (22/07). Keduanya diperkirakan akan membahas kemungkinan pertemuan puncak antara pemimpin kedua negara.
"Jika perairan tersebut jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, baik Amerika Serikat maupun negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman baru yang serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka," tulis Rubio.
Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan melalui garis pada peta yang memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, serta menjadi pusat sengketa berkepanjangan terkait berbagai pulau dan fitur geografis di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa insiden pada hari Senin (20/07) yang melibatkan penjaga pantai Cina dan personel angkatan laut Filipina di Laut Cina Selatan telah memicu kekhawatiran nyata mengenai perilaku yang "berisiko dan dapat mengganggu stabilitas".
Ketegangan antara Filipina dan Cina meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan sikap Manila yang lebih tegas terkait Laut Cina Selatan, serta upayanya untuk mempererat hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.
Wang bertemu dengan rekan-rekan sejawatnya dari ASEAN pada hari Rabu (22/07) dan menekankan bahwa rasa saling percaya, keterbukaan, serta inklusivitas merupakan kunci bagi kemakmuran sekaligus landasan untuk "mewujudkan hasil nyata". "Mari kita menjadi jangkar bagi perdamaian dan pembangunan, baik di tingkat kawasan maupun global," ujarnya.
Negosiasi dengan India
Sementara itu Rubio juga memanfaatkan waktu untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, keduanya membahas berbagai isu kawasan, perang Iran, serta perkembangan perundingan perjanjian perdagangan yang hampir rampung. Kesepakatan tersebut bertujuan mengurangi tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang-barang asal India.
"Menteri Rubio dan Menteri Jaishankar sepakat mengenai pentingnya segera menyelesaikan perjanjian perdagangan sementara, yang saat ini hampir selesai," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott.
Terkait situasi Myanmar
Pemimpin junta sekaligus Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, akan melakukan kunjungan resmi ke Thailand pada tanggal 6-7 Agustus. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand kepada AFP pada hari Rabu (22/07), menandai upaya terbaru pemerintahan baru negara yang dilanda konflik tersebut untuk mendapatkan legitimasi internasional.
Rencana kunjungan ini dilakukan setelah para menteri luar negeri ASEAN bertemu dengan rekan sejawat mereka dari Myanmar serta secara terpisah bertemu dengan kelompok-kelompok oposisi di Thailand pada pekan lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Min Aung Hlaing dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. "Tentu saja, saya memiliki harapan, namun saya harus bersikap realistis. Mari kita terus melangkah maju," ujar Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, kepada AFP terkait situasi di Myanmar.
Myanmar telah mengalami gejolak politik sejak kudeta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing lima tahun lalu, yang menggulingkan pemerintahan hasil pemilihan umum yang demokratis. Min Aung Hlaing ditunjuk sebagai presiden oleh parlemen pada bulan April menyusul pemilihan umum yang direkayasa oleh militer—sebuah proses yang oleh kelompok hak asasi manusia dan pemerintah negara-negara Barat dianggap sebagai sandiwara belaka.
*Editor: Rizki Nugraha
Simak juga Video 'Debat dengan Senator, Menhan AS Dicap Gagal soal Perang Iran':
(ita/ita)