.webp)
Jalur Gaza akan menerima donasi sekitar 900 juta euro atau sekitar Rp18,5 triliun dari Uni Eropa untuk program rekonstruksi. Komitmen itu dibuat oleh semua negara anggota dalam konferensi di Brussel, Senin (13/7).
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menyediakan fasilitas dasar, seperti sumber air dan sanitasi, yang hancur dalam serangan Israel. Saat ini, sekitar separuh dari dua juta penduduk Gaza masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Hamas dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, sebabnya tidak menjadi bagian dalam program bantuan UE.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana hibah itu juga akan digunakan untuk memulihkan sistem kesehatan dan pangan di Jalur Gaza yang sangat terdampak oleh perang dengan Israel.
Penyaluran bantuan nantinya akan digalang Tim Inisiatif Gaza, yang sekaligus dikukuhkan dalam konferensi di Brussels. Tim ini beranggotakan 15, dengan 12 negara anggota UE, ditambah Bank Dunia dan Jepang.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa reformasi di dalam otoritas Palestina sangat diperlukan agar blok tersebut dapat terus memberikan dukungannya. Menurut data yang ia sebut, Uni Eropa telah memberikan bantuan senilai hampir 30 miliar euro (sekitar Rp618 triliun) kepada Palestina sejak 1994.
Perwakilan Palestina, serta perwakilan dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump, turut menjadi tamu undangan dalam konferensi tersebut.
Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza?
Menurut laporan PBB pada Mei 2026, pekerjaan pemulihan dan pembangunan yang dibutuhkan di Jalur Gaza diperkirakan memakan biaya sebesar 71,4 miliar dolar AS atau kira-kira setara dengan Rp1,29 triliun.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa 371.888 rumah terdampak langsung oleh perang. Angka ini merupakan tiga perempat dari total bangunan perumahan di wilayah tersebut. Sebanyak 85% dari rumah-rumah yang terdampak hancur total.
Lebih dari 90% populasi Jalur Gaza atau sekitar 1,9 juta warga Palestina, terpaksa mengungsi akibat perang antara Israel dan Hamas, di mana beberapa di antaranya harus berpindah tempat berkali-kali.
Perang ini meletus setelah serangan teroris yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang merenggut nyawa sekitar 1.200 warga Israel dan menyebabkan 251 orang disandera.
Hampir 70 persen wilayah Jalur Gaza masih dikuasai tentara Israel
Lebih dari 71.000 warga Palestina telah tewas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, di mana perempuan dan banyak menjadi korban. Laporan PBB menyebutkan bahwa sekitar 450 orang tewas selama periode gencatan senjata hingga pertengahan Januari 2026.
Hampir 70% wilayah Jalur Gaza masih berada di bawah kendali tentara Israel, sementara sisanya dikuasai oleh Hamas. Sejauh ini, Hamas menolak untuk "meletakkan senjata" seperti yang telah disepakati dalam perjanjian gencatan senjata pada Oktober 2025 yang dimediasi oleh AS, Mesir, dan Qatar.
Dewan Perdamaian, sebuah badan teknokratis yang dipimpin oleh diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov, didirikan untuk mengelola urusan-urusan sipil di Jalur Gaza.
Apakah perang Gaza dianggap sebagai genosida?
Pada bulan September 2025, Komisi Penyelidikan PBB, yang merupakan badan investigasi organisasi tersebut, menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Beberapa organisasi hak asasi manusia terkemuka di Israel dan di seluruh dunia juga menganggap operasi militer Israel di Gaza sebagai bentuk genosida.
Mahkamah Internasional (ICJ) saat ini sedang mempertimbangkan kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan pada tahun 2023.
Di sisi lain, Israel telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Algadri Muhammad
Editor: Rizki Nugraha
Lihat juga Video: Uni Eropa Kucurkan USD 1 M untuk Pembangunan Gaza
