Thailand dan Kamboja Bawa Sengketa Migas Lewat Mekanisme PBB

Kamboja dan Thailand tengah mencoba memanfaatkan mekanisme dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang jarang digunakan, untuk menyelesaikan sengketa wilayah maritim yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jika berhasil, langkah ini berpotensi membuka akses terhadap cadangan minyak dan gas bernilai ratusan miliar dolar AS.

Pada awal bulan Juni 2026, Phnom Penh mengaktifkan mekanisme "konsultasi wajib" dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Kamboja dan Thailand sama-sama terikat pada konvensi ini.

Langkah itu pada dasarnya mengundang Thailand untuk mengikuti proses konsiliasi yang difasilitasi PBB terkait klaim wilayah tumpang tindih seluas sekitar 26.000 kilometer persegi di Teluk Thailand.

Pengajuan ini dilakukan setelah Thailand pada Mei 2026 menarik diri dari nota kesepahaman tahun 2001 dengan Kamboja, yang sebelumnya mengatur penyelesaian sengketa dan pengembangan bersama ladang minyak dan gas di wilayah tersebut.

Keputusan Thailand tersebut terjadi di tengah hubungan kedua negara yang kembali memanas sejak sengketa perbatasan darat yang memicu bentrokan berdarah tahun 2025.

"Proses konsiliasi wajib ini bisa menjadi jalan untuk membantu Kamboja dan Thailand mencapai kesepakatan terkait klaim maritim yang tumpang tindih," ujar Matthew Wheeler, analis senior Asia Tenggara di International Crisis Group.

Dalam proses ini, Kamboja dan Thailand masing-masing menunjuk dua ahli independen untuk menjadi bagian dari komisi ad hoc, yaitu tim penengah yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa ini.

Komisi ini bertugas memeriksa fakta dan posisi hukum kedua negara, sebelum menyusun rekomendasi yang tidak mengikat, yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Kedua negara punya kepentingan di sektor energi

Berdasarkan perkiraan pemerintah Thailand dan Kamboja, wilayah sengketa di Teluk Thailand diduga menyimpan cadangan minyak dan gas senilai sekitar 300 miliar dolar AS. Di dalamnya termasuk sekitar 11 triliun kaki kubik gas alam.

"Kedua negara akan memperoleh manfaat besar. Penurunan produksi minyak dalam beberapa tahun terakhir membuat Thailand semakin bergantung pada impor gas alam," kata William Jones, dosen di Universitas Mahidol, Thailand.

Sementara itu, Kamboja sepenuhnya bergantung pada impor minyak dan gas. Karena belum memiliki kilang sendiri, hasil produksi dari Teluk Thailand kemungkinan harus dikirim ke Thailand untuk diproses, setidaknya hingga Kamboja berkapasitas untuk mengolahnya sendiri.

"Di tengah tingginya harga energi, tingkat ketergantungan yang besar, serta ketidakpastian tambahan dari kawasan Timur Tengah, Teluk Thailand dapat menjadi penyangga penting bagi konsumsi serta sumber keuntungan negara yang signifikan," ujar Jones.

Namun, jalan menuju kesepakatan kedua negara tidak mudah. Dampak bentrokan di perbatasan tahun lalu masih terasa. Sejumlah insiden bersenjata menewaskan puluhan tentara dan warga sipil.

Meski tidak ada baku tembak dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara kedua pihak masih terasa dan diwarnai ketidakpercayaan.

Selain itu, rekomendasi dari komisi ad hoc tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga implementasinya sepenuhnya bergantung pada kemauan kedua negara.

Bagaimana teknis mekanisme PBB ini?

Para ahli independen yang ditunjuk oleh kedua negara memiliki waktu hingga akhir Juli 2026 untuk memilih ketua komisi. Setelah itu, komisi diberi waktu 12 bulan untuk menyusun laporan berisi rekomendasi yang tidak mengikat tersebut.

Bangkok awalnya enggan terlibat. Sejumlah kekalahan dalam sengketa wilayah dengan Kamboja di forum internasional membuat Thailand cenderung menghindari mekanisme PBB.

"Namun, setelah Kamboja resmi memulai proses ini, Thailand pada dasarnya hanya punya dua pilihan: tidak ikut dan terlihat buruk, sekaligus membiarkan Sekretaris Jenderal PBB menunjuk konsiliator untuk mereka, atau ikut serta dalam proses ini, juga harus menyadari risiko yang ada," kata Jones.

Fakta bahwa Thailand akhirnya memilih untuk ikut serta sudah merupakan "sinyal positif," kata Phattharaphong Saengkrai, dosen hukum internasional di Universitas Thammasat, Thailand.

Ia menambahkan, karena keempat konsiliator nantinya berasal dari Denmark, Prancis, Jerman, dan Afrika Selatan, masukan dari mereka juga bisa membuka peluang munculnya perspektif baru.

"Kita membutuhkan jalan keluar, dan itu bisa saja datang dari kedua pihak. Namun, dengan lima pakar hukum internasional dan diplomat yang berpengalaman ini, ada kemungkinan mereka dapat menawarkan gagasan yang bisa diterima oleh kedua negara," ujarnya kepada DW.

Analis International Crisis Group, Matthew Wheeler, mengatakan keterlibatan pengacara dan diplomat asing juga dapat memberi Kamboja "ruang politik" untuk menarik kembali sebagian klaimnya yang dinilai terlalu luas di Teluk Thailand, yang pada akhirnya dapat membuka peluang tercapainya kesepakatan yang lebih adil.

Sejak ketentuan konsiliasi dalam Konvensi Hukum Laut diberlakukan pada 1994, mekanisme ini baru sekali digunakan, yaitu oleh Timor Leste terhadap Australia pada 2016. Dalam kurun waktu dua tahun, kedua negara akhirnya berhasil mencapai kesepakatan.

Saengkrai menilai kondisi awal antara Timor Leste dan Australia bahkan lebih sulit dibanding situasi Thailand dan Kamboja saat ini, terutama setelah terungkapnya praktik penyadapan oleh Australia dalam negosiasi sebelumnya.

Meski begitu, kesepakatan tetap tercapai, salah satunya berkat upaya membangun kepercayaan yang dilakukan para konsiliator.

Dengan hadirnya tokoh yang pernah terlibat dalam proses tersebut, Saengkrai menilai pengalaman diplomatik itu bisa kembali berperan dalam penyelesaian masalah.

Tantangan politik jadi faktor penentu

Namun, dengan hubungan kedua negara yang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, tugas para konsiliator dalam kasus UNCLOS antara Thailand dan Kamboja tidak akan mudah.

"Situasi politiknya jelas tidak kondusif. Ada banyak kekecewaan dan rasa tidak suka di pihak Thailand, dan saya kira hal yang sama juga ada di Kamboja," kata Jones.

"Hubungan kedua negara sudah rusak, dari tingkat atas sampai bawah, sejak peristiwa tahun lalu," ujarnya.

Menurut Jones, meskipun para pemimpin mungkin bersedia untuk berkompromi, sentimen soal nasionalisme yang muncul setelah bentrokan justru bisa menjadi tantangan.

"Hambatan terbesar justru ada pada faktor politik dan bagaimana hal ini dipersepsikan publik," katanya.

"Ini mencakup bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan publik, mempersiapkan mereka sejak jauh hari, serta membangun kemauan politik untuk benar-benar menjalankan rekomendasi tersebut," tambahnya.

Wheeler dan Saengkrai sepakat bahwa sentimen publik bisa menjadi hambatan terbesar untuk mencapai kesepakatan, terutama di Thailand.

"Kabar baiknya, proses konsiliasi ini berlangsung setidaknya 12 bulan, jadi sentimen publik masih bisa berubah. Namun, untuk saat ini, mungkin masih terlalu dini," kata Saengkrai.

Ia menambahkan, proses tersebut bisa diperpanjang karena tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam UNCLOS, selama disepakati kedua pihak.

"Proses ini bisa berlangsung sekitar 12 hingga 18 bulan, sehingga memberi waktu untuk meredakan ketegangan akibat peristiwa tahun lalu," pungkas Jones.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Muhammad Hanafi

Tonton juga video "Krisis Yatim Piatu Parah di Palestina, 58.544 Anak Kehilangan Ortu"