Pemilu Sela Jadi Taruhan PM Jepang di Tengah Inflasi Utang

Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi membubarkan parlemen Jepang pada Jumat (23/01) dan membuka jalan bagi digelarnya pemilu sela pada 8 Februari mendatang. Keputusan tersebut menunjukkan taruhan politik yang besar, dengan asumsi bahwa tingginya dukungan terhadap kabinet Takichi diterjemahkan menjadi suara elektoral bagi partai penguasa yang tengah kehilangan popularitas.

Menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang, Takaichi mengumumkan rencana pembubaran majelis rendah pada Senin (19/01). Dia mengatakan ingin meminta mandat publik atas kebijakan pemerintah demi melindungi rumah tangga dari kenaikan biaya hidup serta meningkatkan belanja pertahanan.

Ketua parlemen secara resmi membacakan surat pembubaran majelis rendah pada Jumat (23/01), diiringi seruan tradisional "banzai" dari para anggota parlemen.

Koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Liberal Democratic Party (LDP) bersama Japan Innovation Party (JIP) saat ini hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah.

Takaichi berharap tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kabinetnya dapat memberinya mandat yang lebih kuat, meski Partai LDP tengah menghadapi rendahnya tingkat kepercayaan akibat serangkaian skandal.

"Belum tentu tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi akan berujung pada dukungan terhadap Partai Demokrat Liberal," kata Hidehiro Yamamoto, profesor politik dari University of Tsukuba, kepada AFP.

"Apa yang menjadi perhatian utama publik adalah langkah untuk mengatasi inflasi," lanjutnya.

Data pemerintah yang dirilis Jumat (23/01) menunjukkan laju inflasi Jepang melambat pada Desember 2025, terutama berkat subsidi listrik dan gas.

Indeks harga konsumen, tidak termasuk pangan segar, naik 2,4% secara tahunan, turun dari 3% pada November 2025. Angka ini masih berada di atas target inflasi Bank Sentral Jepang sebesar 2%.

Ketidakpuasan publik atas kenaikan harga berkontribusi pada lengsernya Shigeru Ishiba, yang digantikan oleh Takaichi pada bulan Oktober 2025.

Meskipun telah lama dihantui oleh deflasi, Jepang baru-baru ini menghadapi lonjakan biaya hidup dan pelemahan mata uang yen, hingga menyebabkan kenaikan harga barang impor.

Beras telah menjadi simbol krisis. Harganya sempat melonjak lebih dari dua kali lipat pada pertengahan 2025 dibandingkan 2024, sebelum akhirnya mereda dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut data resmi yang juga dirilis pada Jumat (23/01/2026), harga komoditas tersebut naik lebih dari 34% pada Desember 2025 dibandingkan tahun 2024.

Sebagai komitmen untuk mengatasi persoalan tersebut sekaligus menopang perekonomian terbesar keempat dunia, kabinet Takaichi menyetujui anggaran rekor sebesar 122,3 triliun yen (sekitar Rp12.960 triliun) untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026.

Namun, partai oposisi menilai pembubaran majelis rendah berisiko menunda pengesahan anggaran tersebut di parlemen. Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional (CDP), partai oposisi utama, mengatakan langkah itu akan "mengorbankan sumber penghidupan rakyat."

Janji keringanan pajak

Jika terpilih, Sanae Takaichi berjanji akan memangkas pajak penjualan atas bahan pangan selama dua tahun untuk "meringankan beban" masyarakat yang terdampak inflasi.

Di saat yang, Partai-partai oposisi juga mendorong kebijakan keringanan pajak tersebut.

Namun, kebijakan belanja fiskal "proaktif" Takaichi ini berisiko memperbesar utang Jepang yang sudah sangat besar. Rasio utang diperkirakan melampaui 230% dari produk domestik bruto pada tahun fiskal 2025-2026. Takaichi menegaskan kebijakan tersebut tetap dijalankan secara "bertanggung jawab."

Rencana pemotongan pajak turut mengguncang pasar obligasi pekan ini. Pasar sebelumnya sudah terguncang oleh rencana stimulus besar-besaran dan kekhawatiran pembengkakan defisit anggaran yang dibiayai utang.

Tingkat hasil obligasi pemerintah Jepang yang melonjak tajam mencerminkan berkurangnya kepercayaan investor.

Bank of Japan, yang bertugas menjaga stabilitas harga, dijadwalkan akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter pada Jumat (23/01) setelah rapat selama dua hari. Bank sentral Jepang telah beberapa kali menaikkan suku bunga acuannya sejak awal 2024 untuk mengendalikan inflasi.

Bank sentral diperkirakan tidak mengubah suku bunga, tetapi sikapnya terhadap gejolak pasar keuangan akan menjadi sorotan.

Koalisi baru tantang petahana

Partai LDP telah memerintah Jepang hampir tanpa jeda selama puluhan tahun, meski kerap berganti pimpinan.

Menjelang pemilu, Partai Demokrat Konstitusional menggandeng Partai Komeito dengan membentuk aliansi baru bernama Centrist Reform Alliance. Koalisi ini berharap dapat menarik pemilih mengambang yang selama ini mendukung pemerintahan Sanae Takaichi.

Para analis menilai hasil pemilu berpotensi berlangsung ketat, bergantung pada keberhasilan aliansi tersebut mengonsolidasikan suara. Meski demikian, peluang oposisi untuk memenangkan pemilu masih dinilai kecil.

"Faktor penentu hasil pemilu bisa terletak pada perilaku memilih kelompok usia muda dan paruh baya, seperti yang terjadi pada pemilu majelis tinggi Juli lalu," tulis Mizuho Research & Technologies dalam sebuah catatan analisis.

Sementara itu, pemerintahan Takaichi tercatat memiliki tingkat dukungan sekitar 90% di kalangan pemilih berusia di bawah 30 tahun. Informasi tersebut berasal dari jajak pendapat yang dirilis akhir Desember 2025 oleh harian konservatif Sankei Shimbun bersama Fuji Television.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Muhammad Hanafi

Tonton juga video "Mendirikan Parpol Langsung Bisa Ikut Pemilu? Pakar: Belum Tentu!"