.webp)
Korea Utara baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-80 berdirinya Partai Buruh yang berkuasa, dengan menyambut para tokoh politik tingkat tinggi dari sekutunya seperti Cina dan Rusia yang diundang ke acara tersebut.
Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara, Vietnam dan Laos, termasuk di antara tamu asing yang menghadiri parade besar di Pyongyang, yang menampilkan puluhan ribu tentara dengan sistem senjata Korea Utara yang luas.
Kunjungan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, menandai pertama kalinya seorang pemimpin Vietnam melakukan perjalanan ke Korea Utara dalam 18 tahun terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai sekretaris jenderal, Lam memegang posisi yang setara dengan yang dimiliki diktator Korea Utara Kim Jong Un dalam Partai Buruh Korea Utara.
Kemenangan diplomatik bagi Korea Utara?
Media resmi Korea Utara, KCNA, melaporkan kemudian bahwa Pyongyang dan Hanoi sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertahanan dan layanan kesehatan.
Mark S. Cogan, profesor asosiasi studi perdamaian dan konflik di Kansai Gaidai University di Osaka, Jepang, mengatakan bahwa kunjungan Lam adalah kemenangan diplomatik bagi Korea Utara yang sedang mendapat sanksi berat.
"Ini adalah tanda legitimasi, karena ini adalah pertama kalinya seorang pejabat Vietnam tingkat tinggi berada di Korea Utara dalam hampir dua dekade," katanya kepada DW.
"Bagi kedua belah pihak, kunjungan ini saling menguntungkan, karena mereka saling menyediakan layanan di lingkungan yang sulit. Vietnam menjadi koridor bagi barang ilegal dari Korea Utara ke kawasan ini, melewati sanksi Barat yang berat terhadap rezim," kata Cogan.
Ideologi politik serupa, sistem ekonomi berbeda
Korea Utara dan Vietnam juga merayakan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik bilateral pada 2025.
Kedua negara secara nominal komunis dan memiliki ideologi yang serupa dalam mengatur rakyatnya. Namun, mereka berbeda dalam pendekatan ekonomi, kata Edward Howell, ilmuwan politik dan dosen di Universitas Oxford.
"Vietnam dan Korea Utara tidak sama. Vietnam secara ideologis komunis tetapi secara ekonomi kapitalis, sesuatu yang tidak ingin ditiru Kim Jong Un," kata Howell, yang juga merupakan Korea Foundation Fellow di think tank Chatham House.
"Fakta bahwa Korea Utara dan Vietnam berjanji untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, layanan kesehatan, dan penerbangan menunjukkan bahwa setidaknya di permukaan, Pyongyang ingin menemukan sumber barang material lainnya," ia menekankan.
Pyongyang masih sangat bergantung pada Beijing, dengan Cina menjadi mitra dagang utama Korea Utara selama lebih dari dua dekade, menyumbang sekitar 98% dari total perdagangan resmi Korea Utara pada 2023, menurut laporan Council on Foreign Relations.
Bagi Hanoi, memperkuat kerja sama dengan Pyongyang bisa menjadi cara untuk mengembangkan hubungan ekonomi dengan Korea Utara, terutama di sektor pertanian dan budaya, kata Howell.
Namun, dengan Korea Utara menjadi salah satu negara paling miskin dan tertutup di dunia, ekonomi kecil yang terpusat ini menawarkan peluang perdagangan yang terbatas.
Bank sentral Korea Selatan memperkirakan ekonomi Korea Utara hanya bernilai $24,5 miliar sekitar Rp405,8 triliun) pada 2022, sangat bergantung pada beberapa sektor seperti pertambangan, pertanian, dan pertahanan besar-besaran.
Sektor pertahanan adalah salah satu pemberi kerja terbesar di negara totaliter yang sangat terpusat ini, dengan sekitar 2 juta pekerja dari populasi 26 juta.
Awalnya hanya untuk kebutuhan militer sendiri, Korea Utara telah menemukan beberapa pelanggan luar negeri untuk senjata dan amunisinya, kebanyakan negara bekas Soviet atau di Afrika sub-Sahara.
Memperdalam hubungan dengan Laos
Tetangga Vietnam, Laos, juga diwakili dalam perayaan ulang tahun ke-80 Partai Pekerja di Pyongyang, dengan Thongloun Sisoulith, Presiden Laos dan Sekretaris Jenderal Partai Revolusioner Rakyat Laos, menghadiri perayaan tersebut.
Media resmi Korea Utara melaporkan bahwa pemerintah di Pyongyang dan Vientiane juga sepakat untuk memperdalam kemitraan. Kedua negara telah mempertahankan hubungan diplomatik yang kuat selama lima dekade, meski perdagangan bilateral tetap kecil.
Namun, Laos membantu Korea Utara dengan cara yang tidak dilakukan negara lain, kata Howell.
"Penguatan hubungan antara Pyongyang dan Vientiane menyoroti bagaimana Korea Utara memiliki satu negara lagi yang bersedia membantunya menghindari sanksi internasional," tegasnya.
Laos juga dilaporkan memungkinkan pekerja IT dan konstruksi Korea Utara bekerja di negara tersebut meski ada sanksi internasional. Upah yang diperoleh pekerja ini menghasilkan pendapatan asing bagi rezim Korea Utara yang diduga digunakan untuk mendukung program militernya.
Mitra ideal bagi Pyongyang?
Shreyas Reddy, koresponden utama di NK News, situs berita yang berbasis di Seoul dan fokus pada urusan Korea Utara, mengatakan Asia Tenggara berguna bagi Korea Utara karena netralitas kawasan dalam urusan global, dengan sebagian besar negara berharap memiliki hubungan seimbang dengan kekuatan yang berlawanan seperti AS, Cina, dan Rusia.
"Jika Pyongyang ingin memperluas jangkauan diplomatiknya, sulit meminta mitra yang lebih baik daripada negara-negara Asia Tenggara," katanya kepada DW.
Namun, Reddy menekankan bahwa negara manapun yang mendekat ke Korea Utara menghadapi risiko signifikan terlihat terlibat membantu Pyongyang menghindari sanksi.
"Jika negara-negara Asia Tenggara ingin meningkatkan kerja sama dengan [Korea Utara], terutama dalam perdagangan, mereka harus sangat berhati-hati untuk tetap mematuhi sanksi," katanya. "Singapura, Indonesia, dan Thailand akan lebih berhati-hati dalam melakukan apapun dengan Korea Utara yang bisa merugikan reputasi internasional mereka."
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha
Simak juga Video: Korut Pamer Aksi Militer saat Bantu Rusia Lawan Ukraina
