DetikNews
Selasa 29 Januari 2019, 17:36 WIB

Transparency International: Makin Lemah Demokrasi, Makin Tinggi Korupsi

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Transparency International: Makin Lemah Demokrasi, Makin Tinggi Korupsi
Berlin - Transparency International dalam laporan terbarunya menyatakan, luasnya korupsi berkaitan dengan pengembangan demokrasi. Ranking Indonesia sedikit membaik ke posisi 89 (2018), dari sebelumnya 96 (2017).

Organisasi anti korupsi Transparency International dalam laporan terbarunya yang dirilis hari Selasa (29/1) di Berlin menyebutkan, tingkat perkembangan demokrasi berkaitan dengan tingkat korupsi di suatu negara. Transparency International secara rutin merilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari 180 negara. Dalam laporan terbaru CPI 2018, posisi Indonesia sedikit membaik ke ranking 89, dari sebelumnya 96. Namun Indonesia tetap berada di peringkat bawah, masih di bawah Cina, Serbia dan Bosnia-Herzegovina.

Dalam laporan CPI 2018 Transparency juga memeriksa kaitan antara perkembangan demokrasi dengan tingkat korupsi di suatu negara. Negara-negara seperti Hongaria dan Turki menjadi lebih korup karena mereka menjadi lebih otokratis. Bahkan di Amerika Serikat korupsi makin buruk, dan AS terlempar dari posisi 20 teratas.

Secara keseluruhan, Denmark dinilai sebagai negara terbersih dan menduduki peringkat satu, diikuti oleh Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Swedia dan Swiss. Selanjutnya diikuti oleh Norwegia, Belanda, Kanada, Luksemburg yang masuk 10 besar. Jerman berada di peringkat 11.

Somalia berada di peringkat terbawah sebagai negara paling korup. Diikuti oleh Suriah, Sudan Selatan, Yaman, Korea Utara, Sudan, Guinea-Bissau, Guinea Ekuatorial, Afghanistan dan Libya.

Kaitan demokrasi dan korupsi

Dalam analisisnya Transparency memberikan skor bersih korupsi kepada setiap negara dari 1 (terburuk) sampai 100 (terbersih). Transparansi mengatakan, ada kaitan jelas antara korupsi dan kesehatan demokrasi. Dua pertiga dari 200 negara yang dianalisa hanya mendapat skor di bawah 50.

Negara-negara dengan demokrasi yang stabil rata-rata mendapat skor 75, sedangkan negara-negara dengan "demokrasi yang cacat" rata-rata mendapat skor 49. Sedangkan rezim otokratis hanya mendapat skor rata-rata 30. Indonesia mendapat skor 38.

Sebagai contoh disebutkan, selama lima tahun terakhir skor Hongaria turun delapan poin dan Turki sembilan poin. Transparency mengutip hasil survei demokrasi tahunan dari Freedom House, yang menurunkan Turki dari kategori "sebagian bebas" menjadi "tidak bebas," sementara Hongaria mencatat skor terendah untuk hak-hak politik sejak jatuhnya komunisme pada tahun 1989.

Amerika Serikat dalam survei Transparency Internasional mendapat skor 71, empat poin lebih rendah dibanding tahun 2017. Untuk pertama kalinya sejak 2011, AS terlempar dari ranking 20 negara teratas, dan kini menduduki peringkat 22.

"Penurunan empat poin.. adalah bendera merah dan datang pada saat AS mengalami ancaman terhadap sistem check and balance, serta erosi norma-norma etis," kata organisasi anti korupsi itu.

Demokrasi sehat bisa redam korupsi

Peringkat tersebut mencerminkan "memburuknya aturan hukum dan lembaga-lembaga demokratis, serta ruang yang cepat menyusut untuk masyarakat sipil dan media independen," demikian disebutkan Transparency International dalam laporan terbarunya.

"Penelitian kami membuat hubungan yang jelas antara demokrasi yang sehat dan berhasil memerangi korupsi sektor publik," kata Delia Ferreira Rubio, Ketua Transparency International.

"Korupsi jauh lebih mungkin berkembang di mana fondasi demokrasi lemah dan, seperti terlihat di banyak negara, di mana politisi tidak demokratis dan populis dapat memanfaatkannya untuk keuntungan mereka," tambahnya.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dihitung menggunakan 13 sumber data berbeda yang menampilkan penilaian dan persepsi korupsi di sektor publik dari para pelaku bisnis dan para pakar. Data-data itu dikumpulkan antara dari laporan Bank Dunia, Survei Opini Eksekutif Forum Ekonomi Dunia WEF, laporan Bank Pembangunan Afrika dan hasil-hasil survei internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebijakan publik.

hp/rzn (dpa, ap)




(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed