"Asumsi saya, parpol pendukung pemerintah SBY sejak awal inginnya angket BBM. Supaya fraksi-fraksi yang menolak angket BBM itu lalai, terlena, dan merasa aman, suara mereka seolah-olah pecah dan mendukung interpelasi" kata Direktur Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Rabu (25/6/2008).
"Kalau langsung mendukung hak angket keburu diundang ke Darmawangsa (Hotel Darmawangsa untuk dilobi pemerintah - red). Ini setting-an supaya mencegah agar tidak digembosin. Pengalaman sudah-sudah setelah ada pertemuan Darmawangka kan tidak jadi," lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena tekanan politik dari luar kuat, demo besar di DPR sebagai respons atas kematian mahasiswa Unas, Maftuh Fauzi," ujar Qodari.
Dikatakan dia, efektivitas hak angket BBM sangat tergantung pada temuan Pansus angket BBM.
"Kalau menemukan kesalahan, implikasi politiknya serius. Kalau tidak menemukan kesalahan maka hak angket BBM nggak ada bobotnya dan hanya menjadi debat kusir di media. Masa kerjanya bakal panjang dan akan memanas setelah pidato kenegaraan Presiden SBY," papar dia.
Anggota FPPP, FPAN dan FPKS mendukung hak angket dalam voting pada 24 Juni 2008. Padahal, semula ketiga fraksi ini mendukung hak interpelasi. Hak angket BBM didukung 233 anggota. Sedangkan 127 anggota Dewan dari FPG dan FPD menolaknya. (aan/nrl)











































