"Kita lihat UU Nomor 32/2004. Mekanisme mengontrol Perda, dilakukan tidak melalui judicial review. Dilakukan dengan cara executive review. Itu istilah saya," ujar Ketua MK Jimly Ashiddiqie di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2008).
Executive review ini, imbuh Jimly, dilakukan sebelum perda disahkan. Cara tersebut dilakukan mendagri, atas nama presiden sebagai kepala negara yang mengambil peran executive review.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana kalau ada Perda yang dianggap bertentangan dengan UUD?
"Karena yang diuji Perda, maka diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Kalau bertentangan maka dibatalkan. Kalau tidak bertentangan maka UU-nya yang bermasalah," tandas Jimly. (nwk/fay)
