Pembelaan Mendagri Soal Pernyataannya di Sidang MK

Jakarta - Mendagri Mardiyanto membela diri soal pernyataannya di depan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Pemilu oleh DPD. Mardiyanto hanya membacakan teks sikap pemerintah terkait uji materi UU Pemilu.

"Kalau saya tidak ada kata-kata melecehkan. Saya kira beliau sudah menangkap semuanya," ujar Mendagri usai raker dengan komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2008).

Menurut Mardiyanto, jawaban dari pemerintah itu tidak hanya disusun oleh Mendagri sendiri tetapi oleh tim-tim dari kementerian lainnya.

"Katakan itu jawaban pemerintah, bukan Mardiyanto sebagai Mendagri. Itu jawaban disusun oleh pemerintah termasuk Depkum HAM," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Menurut Mardiyanto, kata-kata yang dia sampaikan masih dalam batas wajar. Karena itu jika kurang berkenan, dikembalikan ke majelis hakim untuk menilai.

"Itu kata-kata yang biasa di persidangan. Saya kira kita kembalikan saja kepada ketua MK," tandasnya.

Dalam sidang di MK Selasa 10 Juni 2008 kemarin, Mendagri mengatakan pembatalan pasal 12 dan 67 UU Pemilu yang menghilangkan domisili dan non parpol sebagai syarat anggota DPD dapat mengganggu pelaksanaan pemilu.

Mardiyanto juga menyebutkan harapan DPD untuk membatalkan kedua pasal itu hanya angan-angan. Akibat pernyataan Mendagri, DPD melayangkan protes ke Presiden SBY.
(nik/nrl)